ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2108 K/Pdt/2022 MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH

JURICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER 2108 K/PDT/2022 CONCERNING AGAINST THE LAW IN THE AGREEMENT FOR THE TITLE OF HONOR TO LAND

Tanah merupakan hal sangat vital terutama bagi masyarakat Indonesia, karena merupakan induk dari segala pokok kebutuhan yang didapatkan dengan proses penguasaan. Penguasaan kepemilikan tanah dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan jual beli yang berdasar pada perjanjian jual beli tanah. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang kurang tepat dalam perjanjian jual beli tanah dapat menimbulkan sengketa. Banyak sekali kasus pelanggaran terhadap perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2108 K/Pdt/2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2108K/Pdt/2022 dan menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 150/D/XI/2005 sudah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena memenuhi syarat. Hakim memutuskan gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum akibat pemutusan sepihak tanpa kesepakatan. Tergugat IV dianggap pembeli beritikad tidak baik karena membeli tanah dalam PPJB pihak lain dan melibatkan Camat sebagai PPAT. Kasasi Tergugat IV ditolak dan dihukum membayar biaya perkara Rp500.000, serta harus merelakan tanah dalam Sertifikat Nomor 655. H. Nazaruddin memenangkan kontra memori kasasi dan dapat melanjutkan PPJB.

Kata Kunci: Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Pokok Jual Beli

Land is a very vital thing, especially for the people of Indonesia, because it is the parent of all basic needs obtained by the process of control. Land ownership can be obtained in various ways, one of which is by sale and purchase based on a land sale and purchase agreement. Improper implementation of rights and obligations in a land sale and purchase agreement can lead to disputes. There are many cases of violations of land sale and purchase agreements that are not in accordance with applicable laws and regulations. The case is contained in Supreme Court Decision Number 2108 K/Pdt/2022. The purpose of this research is to find out what is the basis for the judge's consideration in Supreme Court Decision Number 2108K/Pdt/2022 and analyze the legal consequences of the decision. This research is a normative legal research, using a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this research is that Sale and Purchase Agreement Number 150/D/XI/2005 is valid according to Article 1320 of the Civil Code because it fulfills the requirements. The judge decided the lawsuit as a tort due to unilateral termination without an agreement. Defendant IV was considered to be a buyer with bad faith because he purchased land under another party's PPJB and involved the Sub-District Head as a PPAT. Defendant IV's cassation was rejected and ordered to pay court costs of Rp500,000, and to relinquish the land in Certificate Number 655. H. Nazaruddin won the counter memory cassation and was able to continue the PPJB.

Keywords: Land , Act Against The Law, Principal Purchase Agreement