Abstrak

Jumlah perkara perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia meningkat tajam dari tahun 2015 sampai 2017. Berdasarkan beberapa perkara perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia maka menimbulkan kerugian negara yang jumlahnya tidak ternilai. Salah satu contoh peristiwa kongkrit dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Hakim mengenakan sanksi pidana pada terdakwa berupa 2 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Putusan tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn yang mengenakan sanksi pidana 2 tahun penjara dan Putusan Pengajdilan Negeri Mandailing Natal Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Mdl yang mengenakan sanksi 1 tahun penjara karena jika perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan terus menerus maka akan mengakibatkan populasi satwa menurun dan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu yang akhirnya membawa dampak buruk pada kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam mengenakan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb tentang perdagangan satwa yang dilindungi.

                Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam mengenakan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb tentang perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Pertimbangan yuridis pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. pada putusan-putusan perdagangan satwa yang dilindungi, hakim cenderung melihat banyaknya jumlah barang bukti yang ada dalam mengenakan pidana dan hakim tidak melihat bahwa lamanya pelaku dan intensitas pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi maka akan mengurangi populasi satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, untuk hal yang memberatkan terdakwa, hakim melihat tindakan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Hal yang meringankan terdakwa, hakim melihat latar belakang sosial serta perilaku terdakwa selama menjalani persidangan.

Kata Kunci:         Putusan Pengadilan Negeri, Perdagangan satwa yang dilindungi, Pertimbangan Hakim

Abstract

The number of cases of protected animal trafficking in Indonesia has increased sharply from 2015 to 2017. Based on several protected animal trade cases in Indonesia, this has caused a state loss that is invaluable. One example of a concrete event can be seen in the Decision of the Stabat District Court Number 651 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb concerning the crime of trafficking in protected animals. The judge imposes criminal sanctions on the defendant in the form of 2 months in prison and a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiahs), the verdict is too light when compared to the decision of the Medan District Court Number 775 / Pid.B / LH / 2018 / PN.Mdn which imposes a 2-year criminal sanction in prison and the Mandailing Natal State Judgment Number 145 / Pid.B / 2014 / PN.Mdl which imposes 1 year imprisonment because if the trade of protected animals is carried out continuously it will cause the animal population to decline and the balance of the ecosystem will be disrupted which ultimately brings adverse impacts on environmental damage. The purpose of this study is to analyze the Judge's Consideration in imposing a criminal on the District Court Decision Number 651 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb concerning the trade in protected animals.

                    This research is a type of normative juridical research using a legislative approach and a case approach. The types of legal material in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal material collection techniques with library studies and analysis techniques using prescriptive methods.

                    The results of the study indicate that the Judge's consideration in imposing a criminal on the District Court Decision Number 651 / Pid.Sus / 2015 / PN.Stb concerning the trade in protected animals is based on juridical considerations on the public prosecutor's charges, the defendant's statement, witness statements, expert information, and goods evidence. on the decisions of protected animal trade, judges tend to see the large amount of evidence in criminal charges and judges do not see that the perpetrators and the intensity of the perpetrators trading protected animals will reduce the animal population and disrupt the balance of the ecosystem. While the non-juridical considerations, the judge paid attention to matters that incriminated and relieved the defendant, for matters that incriminated the defendant, the judge saw the defendant's actions and the actions of the defendant. The thing that alleviated the defendant, the judge looked at the social background and behavior of the defendant during the trial.

Keywords: District Court Decision, Trade in protected animals,

                       Judge Considerations