BATAS WAKTU PENETAPAN SP3 (SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN) TERKAIT KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

TIME LIMIT FOR DETERMINING SP3 (STOP OF INVESTIGATION) RELATED TO THE AUTHORITY OF THE POLICE IN THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

Pemberlakuan aturan baru dalam KPK tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU No. 19/2019) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan wewenang kepada KPK untuk dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara korupsi maksimal dua tahun penyidikan, hal ini menimbulkan pertanyaan kepada lembaga lain dalam pemberantasan korupsi yaitu kepolisian, karena kepolisian sendiri dalam prosedur penyelesaian perkara terkait dengan penghentian penyidikan berpedoman kepada aturan yang ada pada pidana umum yaitu KUHP dan KUHAP. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pasal 78 dan 79 KUHP ini, dapat atau tidak digunakan sebagai batas waktu penetapan SP3 pada tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan alasan yang mendasari batas waktu penetapan SP3 tindak pidana korupsi pada KPK lebih singkat daripada kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 78 dan 79  KUHP dapat digunakan sebagai pedoman kepolisian dalam penjatuhan daluwarsa SP3 bagi tersangka perkara korupsi pada tahap penyidikan. Batas waktu penetapan SP3 pada KPK lebih singkat dari kepolisian karena kepolisian menggunakan pedoman daluwarsa penyidikan pada KUHP dan KUHAP, sedangkan KPK mendasarkan daluwarsa pada naskah akademik rancangan UU No. 19/2019 yang melihat aspek kepastian hukum dan HAM, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan, sekaligus KPK sebagai lembaga khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mencegah kerugian negara yang lebih besar.

The enactment of new rules in the KPK, precisely in Article 40 paragraph (1) of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 (Law No. 19/2019) Regarding the Corruption Eradication Commission has given authority to the KPK To be able to stop an investigation into a corruption case for a maximum of two years of investigation, this raises questions to other institutions in the eradication of corruption, namely the police, because the police themselves in case resolution procedures related to terminating investigations are guided by the existing rules in general crimes, namely the KUHP and KUHAP. The research objective is to analyze Articles 78 and 79 of the Criminal Code, whether or not it can be used as a time limit for determining SP3 on corruption by the Police and the reasons underlying the time limit for determining SP3 for corruption at the KPK is shorter than for the police. Normative legal research using statutory and conceptual approaches. Collecting legal materials wih literature study. Legal material analysis techniques with prescriptive. The results of the discussion show that Articles 78 and 79 of the Criminal Code can be used as a police guideline in the expiration of SP3 for suspects in corruption cases at the investigation stage. The deadline for determining SP3 at the KPK is shorter than the police because the police use the investigative expiration guidelines in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, while the KPK based the expiration on the academic text draft Law No. 19/2019 which looks at the aspects of legal certainty and human rights, the principle of fast, simple and low cost judiciary, as well as the KPK as a special institution in the eradication of criminal acts of corruption in preventing greater state losses.