Rahasia bank dituangkan dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah dengan bank yang dijamin oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu hak nasabah juga dijamin oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Jasa Sistem Pembayaran dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dengan kegiatan perbankan. Permasalahan ini diambil dari putuasn perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb yang dalam pokok perkaranya yaitu menyangkut tentang pembukaan rahasia bank. Permasalahan ini adalah : (1) apa ratio decidendi (Pertimbangan Hukum) dalam putusan perkara No. 26/Pdt.G/2015/PN.Wsb? (2) bagaimana batas pengaturan tanggungjawab pidana dan tanggungkawab perdata dalam penyalahgunaan data nasabah bank mandiri?

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum diolah secara sistematis dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan analisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan dasar bahwa gugatan yang diajukan dalam pengadilan dengan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian penggugat bisa menuntut untuk perkara ganti rugi. (2) Batas pengaturan pertanggungjawaban telah diatur dalam UU perbankan pada Pasal 47 ayat (1) dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut dalam kegiatan perbankan dengan sanksi pidana dan denda. Sedangkan batas pengaturan perkara perdata dengan dasar hukum pasal 1320 dan pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Seseorang berhak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak-haknya, akan tetapi dalam perkara aquo gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata haruslah melalui perkara pidana dahulu yang memiliki hukum tetap.

Saran dalam penelitian ini adalah : Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Untuk selalu memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembocoran rahasia bank, sehingga dari faktor-faktor tersebut dapat melakukan upaya pencegahan atau preventif dan penanggulangan terhadap kejahatan pembocoran rahasia bank yang akan berdampak berkurangnya kejahatan rahasia bank.

Kata Kunci : Batas Pengaturan Tanggungjawab, Penyalahgunaan, Data Nasabah, Rahasia Bank

Bank secrets that set forth in regulations besides explaining the nature of the relationship between customers and banks, it is also a form of protection of the rights of customers with bank guaranteed by Law No. 10 of 1998 changes to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. In addition, customer rights are also guaranteed by Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Protection of Payment System Services and other regulations relating to banking activities. This problem is taken from the case number No. 26 / Pdt.G / 2015 / PN.Wsb which in the case of the matter is concerned with the opening of bank secrets. These problems are: (1) what is ratio decidendi (Law Consideration) in case decision No. 26 / Pdt.G / 2015 / PN.Wsb? (2) how is the regulation of criminal responsibility and civil liability arrangements in the misuse of Mandiri bank customer data?

This research method is normative law research. Law materials consist of primary, secondary, and tertiary law materials that are collected based on the topic of the problem using a legal approach and conceptual approach. Law materials are processed systematically and studied in depth using prescriptive analysis.

The results of this study indicate: (1) The basis of law considerations in deciding to reject the plaintiff's claim entirely on the grounds that the claim filed in the court with a criminal case has permanent law force. Then the plaintiff can sue for compensation. (2) The limits of accountability arrangements have been stipulated in the banking law in Article 47 paragraph (1) and other regulations relating to banking activities with criminal sanctions and fines. While the boundary of the civil case arrangement with the law basis of article 1320 and article 1365 of the Civil Code states that every person who commits an offense, at the expense of another person is obliged to compensate for the loss. Someone has the right to file a lawsuit to defend his rights.

The Suggestions in this study are: To overcome these problems,
in order to always pay attention to the factors that cause the occurrence of bank leak crimes, so that these factors can make prevention or preventive measures and countermeasures against the leak of bank secrecy crimes that will have an impact on reducing bank confidential crime.

Keywords: Responsibility Setting Limits, Abuse, Customer Data, Bank Secrets