Kewajiban Yayasan Atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Tenaga Pendidik Di Kabupaten Sidoarjo
Foundation Liability For Employment Social Security To Educators In Sidoarjo City
Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan program pemerintah dalam mengupayakan perlindungan bagi tenaga kerja, peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari para pekerja dan pemberi kerjanya, pihak pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh pemberi kerjanya secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban yayasan dalam pendaftaran hak jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga pendidiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan bertumpu pada pengumpulan data guna pemecahan permasalahan, bersifat deskriptif dalam pengamatan gejala-gejala nyata dikehidupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 pihak yayasan tidak mendaftarkan tenaga pendidik ke BPJS Ketenagakerjaan dan menggantinya dengan tunjangan lain, serta salah satu yayasan mengadakan perjanjian tambahan guna menyepakati perihal ini, perjanjian tambahan ini dilakukan pihak yayasan dengan tenaga pendidiknya setelah disepakatinya perjanjian utama penerimaan pekerja. Pengambilan keputusan yayasan tidak mendaftarkan tenaga pendidik dengan dasar keuangan yayasan yang tidak stabil di setiap perkembangannya, hal ini membuat salah satu hak pendidik tidak terpenuhi. Hak jaminan sosial ketenagakerjaan berhubungan dengan kesejahteraan pendidik.
Kata Kunci : Jaminan sosial, Yayasan, Hak pendidik.
Social security organized by the Social Security provider of human resources (BPJS employment) is a government program in seeking protection for the workforce, participants of BPJS employment consist of workers and employers, employers who do not register themselves and workers into BPJS employment has violated the provisions of article 15 paragraph (1) of Law Number 24 of 2011 about BPJS, Registration of BPJS Employment membership can only be done by the employer gradually. This research aims to analyze the implementation of the obligations of the Foundation in the registration of social security rights of employment to its human resources based on the provisions of the law. The research method used is empirically based on data collection for problem solving, is descriptive in the observation of the real symptoms in human life. The results showed that 2 the foundations did not register educators to BPJS employment and replaced them with other benefits, as well as one of the foundations to enter into additional agreements to agree on this subject, this additional agreement was carried out by the foundation with its educative power after the main agreement of acceptance of workers. The foundation's decision-making does not register educators with the financial basis of an unstable foundation in every development, this makes one of the educator's rights unfulfilled. Employment Social security rights in relation to educators welfare.
Keywords: Social security, Foundations, Educator rights.