TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HAK SERVITUUT AKIBAT AKSES JALAN YANG DITUTUP (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp)

JURIDICAL REVIEW OF DECISION REGARDING ACTIONS AGAINST SERVITUUT RIGHTS DUE TO CLOSED ROAD ACCESS (Study of Decision Number 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp)

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terugat kepada Faisal pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp adalah contoh dari suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan para tergugat yang menutup akses jalan penggugat menuju ke tanah miliknya yang berada di belakang tanah milik para tergugat. Penutupan tersebut dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan tanah milik penggugat menjadi berstatus enclave atau terisolir. Tidak ada akses jalan yang dapat digunakan untuk menuju ke tanah milik penggugat. Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa para tergugat harus membongkar bangunan yang menutup akses jalan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunkaan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana pengumpulan bahan dilakukan proses analisis atas keterkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp. Metode analisis atas bahan hukum yang terkumpul adalah dengan metode preskriptif dengan maksud memberikan gambaran secara jelas mengenai idealnya putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp berdasarkan peraturan norma yang berlaku. Hasil penelitian dalam Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp ini adalah, Hakim menyatakan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum terhadap hak servituut yang bertentangan dengan Pasal 674 dan 675 KUHPerdata. Hak Servituut (Pengabdian Pekarangan) masih berlaku berdasarkan ketentuan Konversi Pasal I ayat (6) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa Hak Servituut (Pengabdian Pekarangan) masih menjadi suatu hak. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1729 K/Sip/1976 membuktikan Hak Servituut (Pengabdian Pekarangan) masih berlaku di Indonesia karena dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.

Kata Kunci : Hak Servituut, Perbuatan Melawan Hukum

The unlawful act committed by the defendants against Faisal in the Tanjung Pati District Court Decision with Register Number 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp is an example of an unlawful act. This was due to the actions of the defendants which closed the plaintiff's access road to his land which was behind the land owned by the defendants. The closure was carried out intentionally and resulted in the plaintiff's land becoming statusenclave or isolated. There is no access road that can be used to get to the plaintiff's land. The judge in his decision stated that the defendant's actions were an unlawful act and stated that the defendants had to demolish the building that closed the access road. This study uses normative research with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials where the collection of materials is carried out by an analysis process for their relationship with District Court Decision Number 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp. The analytical method for the collected legal material is a prescriptive method with the intention of providing a clear picture of the ideal decision for case Number 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp based on the applicable norms and regulations. The results of the research in the Decision on Case Number 4/Pdt.G/2019/PN.Tjp are, the Judge stated that the actions committed by the Defendants were an act against the law against the rights ofservitudewhich is contrary to Articles 674 and 675 of the Civil Code.Servituut (Yard Service) rights are still valid based on the provisions of the Conversion Article I paragraph (6) of the Basic Agrarian Law which states that Servituut (Yard Service) rights are still a right. Whereas Supreme Court Jurisprudence No. 1729 K/Sip/1976 proves that the Servituut (Yard Service) Rights are still valid in Indonesia because they were issued after the Basic Agrarian Law came into effect.

Keywords : Righteasement,Acts Against the Law