ANALISIS KLAUSUL MASA PERCOBAAN PADA PERJANJIAN KERJA LAUT PT. X NO. PK.301/95/10/KSOP.SKA/2024 DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN

ANALYSIS OF THE PROBATION CLAUSE ON THE MARITIME LABOUR AGREEMENT OF PT. X NO. PK.301/95/10/KSOP.SKA/2024 REVIEWED FROM LABOUR-RELATED LAWS AND REGULATIONS

Perjanjian kerja pada penelitian ini yaitu PT. X No.  PK.301/95/10/KSOP.SKA/2024 merupakan salah satu jenis perjanjian kerja laut. Dalam perjanjian kerja tersebut terdapat isi klausul perjanjian kerja yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan adanya konflik hukum. Pada perjanjian kerja tersebut terdapat adanya dugaan dua penafsiran jenis perjanjian kerja serta ketidaksesuaian dalam penerapan masa percobaan. Adanya isu hukum tersebut menimbulkan pertanyaan terkait dengan apakah jenis dari perjanjian kerja PT. X serta apakah penerapan masa percobaan pada perjanjian kerja laut PT. X sudah tepat. Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual yang mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jawaban pada permasalahan hukum yang timbul berupa perjanjian kerja PT. X merupakan jenis perjanjian kerja waktu tertentu. Pada permasalahan kedua terkait penerapan masa percobaan telah bertentangan dengan Pasal 81 angka 47 ayat (1) bagian kesatu Bab IV Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sehingga perjanjian kerja batal demi hukum.

The labour agreement in this study is PT. X No. PK.301/95/10/KSOP.SKA/2024 is one type of marine labour agreement. In the labour agreement, there are inappropriate labour agreement clauses that result in a legal conflict. In the labour agreement, there are allegations of two interpretations of the type of labour agreement and inconsistency in the application of the probation period The existence of the legal issue raises questions related to what type of labour agreement PT. X and whether the application of the probation period on the marine labour agreement of PT. X is right. In this research, a normative research method will be used with a legislative and conceptual approach that refers to labour laws and regulations.The answer to the legal problem that arises in the form of a labour agreement of PT. X is a type of fixed term employment. In the second problem related to the implementation of the probation period has contradicted Article 81 number 14 part one Chapter IV of Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang so that the employment agreement is void by law.