ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/TUN/2020 TENTANG PEMBAHARUAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Marwan Kustiono selaku debitur PT. Bank Syariah Mandiri mengakui telah memiliki tagihan hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri dengan jaminan SHGB 334/Kelurahan Keputih atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan. Namun tindakan PT. Bank Syariah Mandiri yang telah menerbitkan Pembaruan Sertifikat Obyek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan. Marwan selaku pemilik tanah dan bangunan karena SHGB itu telah hilang dan juga telah jatuh tempo hal itu merugikan kepentingan Marwan selaku Pemegang Hak, hal ini jelas-jelas bertolak belakang dengan berlakunya peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut jelas-jelas merugikan kepentingan Marwan sebagai Pemegang Hak. Tujuan dari penelitian ini yaitu pemahaman akan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 332 K/TUN/2020.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dalam putusan MA No. 332 K/TUN/2020. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mempertajam pisau analisis pertimbangan hakim dalam putusan MA No. 332 K/ TUN/2020 terkait Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah, pendekatan kasus yang membantu menganalisis keadaan nyata terhadap Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah, dan pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami konsep dari Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul serta mengaitkan dengan pokok perkara dalam putusan MA No. 332 K/TUN/2020, Metode analisis bahan hukum secara preskritif digunakan untuk mengetahui benar atau salah pertimbangan hakim MA No. 332 K/TUN/ 2020 menurut peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian adalah diketahui pertimbangan hakim yang scharusnya menerapkan asas hakim aktif dalam memberikan putusan terkait Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah yang dalam hal ini tidak adanya yang dikuasakan dalam melakukan penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut.Secara umum dalam pertimbangan hakim dalam memenangkan pihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota  Surabaya II dan juga PT. Bank Syariah Mandiri yakni dengan mempertahankan pertimbangan hakim yang ada pada putusan sebelumnya mengenai Tenggat Gugatan yang sudah melebihi batas jangka waktu gugatan. Akibat hukum yang timbul dalam putusan MA No. 47 K/TUN/2020 yakni menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARWAN KUSTIONO dan Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Kata Kunci : Pembaruan, Hak Guna Bangunan, Tanpa Izin

Marwan Kustiono as the debtor of PT. Bank Syariah Mandiri admits that it has a debt claim to PT. Bank Syariah Mandiri with guarantee of SHGB 334/Kelurahan Keputih on a piece of land on which a building stands. However, the actions of PT. Bank Syariah Mandiri which has issued the Renewal of the Dispute Object Certificate without permission and knowledge. Marwan as the owner of the land and buildings because the SHGB has been lost and has also expired, it is detrimental to the interests of Marwan as the Rights Holder, this is clearly contrary to the enactment of laws and regulations as well as general principles of good governance so that the Defendant's actions in issuing the Object of the Dispute clearly harms Marwan's interests as the Rightsholder. The purpose of this study is to understand the judge's considerations and the legal consequences of Decision No. 332 K/TUN/2020.

This research is included in normative legal research which aims to analyze the judge's considerations and the legal consequences of the Supreme Court decision no. 332 K/TUN/2020. Using a statutory approach that will sharpen the knife of the analysis of judges' considerations in the Supreme Court's decision no. 332 K/TUN/2020 related to Renewal of Building Use Rights Certificates without the consent of the land rights holders, a case approach that helps analyze the real situation of the Renewal of Building Use Rights Certificates without the approval of the land rights holders, and the conceptual approach used to understand the concept of Certificate Renewal Hak Guna Bangunan without the consent of the holder of land rights. The research uses primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is carried out through a literature study by analyzing the legal materials that have been collected and linking them to the subject matter of the Supreme Court decision no. 332 K/TUN/2020, Prescriptive method of analysis of legal materials is used to find out whether the judgment of Supreme Court Judge No. 332 is right or wrong. 332 K/TUN/2020 according to the laws and regulations.

The result of the research is that it is known that the judges' considerations should apply the principle of active judges in giving decisions related to the renewal of the Building Use Rights Certificate without the approval of the land rights holder, which in this case is not authorized to issue the building use rights certificate. won the party of the Head of the National Land Agency of Surabaya II and also PT. Bank Syariah Mandiri, namely by maintaining the judge's considerations in the previous decision regarding the deadline for the lawsuit which has exceeded the time limit for the lawsuit. The legal consequences arising in the Supreme Court's decision no. 47 K/TUN/2020 which states Reject the cassation request from the Cassation Applicant: MARWAN KUSTIONO and Sentence the Cassation Appellant to pay court fees at the cassation level in the amount of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand Rupiah).

Keywords : Renewal, Building Use Rights, Without Permission