PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM KASUS TENAGA KEPERAWATAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)

CRIMINAL LIABILITY IN THE CASE OF NURSING PERSONNEL WHO CONDUCTING MEDICAL ACTION
(Study Decision No.109 / Pid.Sus / 2019 / PN.Kbu)

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disingkat UU No. 36 Tahun 2014) mengelompokan tenaga kesehatan menjadi tenaga medis dan  tenaga keperawatan. Tenaga medis menurut terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, sedangkan tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat. Dapat disimpulkan bahwa perawat dalam dunia kesehatan bukan sebagai tenaga medis, namun dalam praktiknya tidak jarang tenaga keperawatan melakukan tindakan medis. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diatur dalam UU Nomor  36 Tahun 2014 dan Apa akibat hukum jika tenaga keperawatan melakukan tindakan medis operasi pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan konsep dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Hasil yang didapat adalah tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis operasi pasien, sebagaimana ketentuan Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Pelaku selaku tenaga kesehatan melakukan tindakan medis, pasca operasi pasien meninggal dunia, dikaitkan dengan dakwaan jaksa dalam dakwaan kesatu, pelaku melakukan tindakan memenuhi unsur Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 , dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan jika susunan secara subsidair, pelaku dinyatakan  bersalah melakukan perbuatan melanggar Pasal 86 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai dakwaan subsidair, melanggar Pasal 84 UU No. 36 Tahun 2014 sebagai dakwaan primer. Oleh karena itu terpidana mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Tenaga Keperawatan, Tindakan Medis

Article 11 paragraph (1) of Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers (hereinafter abbreviated to Law Number 36 Year 2014) classifies health workers into medical and nursing personnel. Medical personnel consist of doctors, dentists, specialist doctors, and specialist dentists, while nursing personnel consist of various types of nurses. It can be concluded that nurses in the world of health are not medical personnel, but in practice it is not uncommon for nursing personnel to perform medical actions. The issues discussed were whether the indictment of the public prosecutor was in accordance with the actions of the defendant as stipulated in Law Number 36 of 2014 and what were the legal consequences if the nursing staff performed medical operations for the patient. The research method used is normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach with primary, secondary, and non-legal sources of legal materials. The method of collecting legal materials uses literature study with prescriptive analysis techniques. The results obtained are nursing staff who perform medical operations for patient operations, as stipulated in Article 86 of Law no. 36 of 2014 the defendant is free from all lawsuits. The perpetrator as a health worker takes medical action, after surgery the patient dies, is linked to the prosecutor's indictment in the first indictment, the perpetrator commits the action to comply with the elements of Article 84 of Law no. 36 of 2014, the public prosecutor's indictment in the indictment if the composition is subsidary, the perpetrator is found guilty of committing an act of violating Article 86 of Law No. 36 of 2014 as the subsidies charge, violates Article 84 of Law no. 36 of 2014 as the primary indictment. Therefore, the convict has the right to file a legal remedy in the form of an appeal or cassation.

Keywords: Criminal Liability, Nursing Personnel, Medical Action