ABSTRAK
Pada tanggal 23 Mei 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai kriminalisasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) undang-undang tersebut, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya bebas demi hukum tetapi tidak segera dibebaskan, sedangan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kekhususan dalam perlindungan hak-haknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum setelah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dan kesuaian asas-asas perlindungan hak anak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.
Penelitian hukum ini yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan 3 pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konsep dan Pendekatan Historis. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode preskriptif yang memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian hukum ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan masa penahanan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 untuk bebas demi hukum menjadi hapus karena tidak ada pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu asas perlindungan khusus, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, asas kelangsungan hidup dan perkembangan dan asas penghargaan terhadap pendapat anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Kata Kunci : Perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa Penuntut Umum.
ABSTRACT
On May 23rd 2018 The Constitutional Court issued Decision Number 68/PUU-XV/2017 on Elimination of Article 99 of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, concerning the criminalization of Public Prosecutors who can be criminalized with 2 years maximum of imprisonment if negligent in carrying out their obligations as referred to Article 34 paragraph (3) of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force anymore. In fact, Public Prosecutors are unprofessional in carrying out their duties, so that children in conflict with the law that are supposed to be free by the law are not immediately released, while they have specificity in their rights protection. The research objective was to determine the rights protection of children in conflict with the law after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 and to determine the compatibility between the principles of the children's rights protection and the Decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017.
This legal research is normative juridical. This legal research uses 3 approaches, that are statute approach, conceptual approach and historical approach. The collection of legal material used are primary and secondary legal materials. The data analysis technique uses prescriptive methods that provide legal arguments for the results of this legal research.
Based on the results of research and discussion, it was concluded that the rights protection of children in conflict with the law is related to the period of detention after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 to be free by the law abolished because there is no supervision. The decision of The Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017 is not in accordance with the principles of protecting the rights of children in conflict with the law, that are principle of special protection, principle of non-discrimination, principle of the best interests of the child, principle of the right to life, principle of survival and development and principle of appreciation of children's opinions contained in Act Number 35 Year 2014 on Child Protection.
Keywords: Rights protection of children in conflict with the law, decision of the Constitutional Court, Public Prosecutor.