Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan No. 59/PDT.SUS-PPHI/2020/PN.GTO)

Juridical Analysis of Legal Protection of Temporary-Terminated Workers Because of Covid-19 (Case Study of Verdict Number 59/PDT.SUS-PPHI/2020/PN.GTO

    Dalam kasus putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto, dimana pihak Tergugat (Perusahaan) beranggapan bahwa kondisi pandemik adalah keadaan yang tidak dapat dihindari oleh Tergugat sehingga unsur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f tidak terpenuhi. Sehingga tidak ada keharusan pihak pemberi kerja/perusahaan memberikan upah terhadap pihak tenaga kerja yang dirumahkan.. Hal tersebut menimbulkan permasalahan mengenai Bagaimana kedudukan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 bagi hakim dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto, dan akibat yuridis yang ditimbulkan putusan hakim No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. Tujuan penelitian  ini adalah Menganalisis kedudukan SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 sebagai landasan dalam melakukan putusan hakim dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto., dan menelaah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dalam perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. Metode penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Dalam menganalisis dengan metode preskriptif. Hasil penelitian terkait perkara No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. mengalami konflik norma pada bentuk perlindungan hukum bagi pemberian upah (gaji) buruh terkait UU Ketenagakerjaan dalam penerapan Pasal 93 ayat (2) huruf f, tetapi dalam SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tersebut mengatur bentuk perlindungan hukum bagi buruh terkait pengupahan pada masa pandemik Covid-19. Dalam putusan hakim, landasan hukum yang digunakan dalam berargumentasi yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan bukan aturan kebijakan seperti Surat Edaran Menteri. Akibat yuridis atas putusan No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. menimbulkan suatu penerapan perlindungan hak buruh belum dapat diterapkan, karena UU Ketenagakerjaan tidak menjelaskan tentang sistem dirumahkannya buruh.

Kata Kunci: Covid-19, pelindungan hukum, tenaga kerja.

In the case of decision No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto, where the Defendant (the Company) assumes that the pandemic condition is an unavoidable condition by the Defendant so that the elements in Article 93 paragraph (2) letter f are not fulfilled. So that there is no obligation for the employer/company to pay wages to the laid-off workers. M/3HK.04/III/2020 for judges in Decision No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto, and the juridical consequences of the judge's decision no. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. The purpose of this study is to analyze the position of SE Menaker No. M/3HK.04/III/2020 as the basis for making the judge's decision in case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN. Gto., and examine the legal remedies that can be taken by workers in case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. This writing method is normative juridical writing. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this article are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. In analyzing with prescriptive method. The results of research related to case No. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. experienced a conflict of norms in the form of legal protection for the provision of wages (salaries) for workers related to the Manpower Law in the application of Article 93 paragraph (2) letter f, but in the Decree of the Minister of Manpower No. The M/3/HK.04/III/2020 regulates forms of legal protection for workers related to wages during the Covid-19 pandemic. In the judge's decision, the legal basis used in the argument is to use statutory regulations, not policy rules such as Ministerial Circulars. The juridical consequences of the decision no. 59/Pdt.Sus-PPHI/2020/PN.Gto. giving rise to an application of the protection of workers' rights that cannot be implemented yet, because the Manpower Law does not explain the system for laying off workers.

Keywords: Covid-19, legal protection, labor