Kedaulatan Rakyat Tahun 1974 - 1994
Pembredelan pers dilakukan secara masif pasca tragedi MALARI 1974. Begitu banyak surat kabar yang berhasil di bredel pada Orde Baru, namun lain halnya dengan surat kabar milik Yogyakarta yaitu Kedaulatan Rakyat yang berhasil melewati Orde Baru yang begitu represif serta pembredelan di tahun 1974 hingga 1994. Kedaulatan Rakyat tentu memiliki sebuah upaya agar terhindar dari pembredelan Orde baru serta berhasil melewati Orde Baru yang begitu mengekang pers khususnya surat kabar. Kedaulatan Rakyat mengambil langkah yang hati - hati serta selalu waspada agar tidak terbawa arus kritik terhadap pemerintah yang begitu tajam yang terjadi pada saat itu. Pada prosesnya Kedaulatan Rakyat ikut terlibat aktif dalam melakukan kritik terhadap kebijakan - kebijakan pemerintah maupun kondisi politik pada masa tersebut namun tetap dilakukan dengan prinsip meniti buih, ngono yo ngono, ning ojo ngono dan mili ning ora melu keli.
The banning of the press was carried out on a massive scale after the MALARI tragedy of 1974. So many newspapers were successfully banned in the New Order, but it was different from Yogyakarta-owned newspapers namely Kedaulatan Rakyat which succeeded in passing through the repressive New Order and banning in 1974 to 1994. Kedaulatan Rakyat certainly have an effort to avoid the banning of the New Order and to get past the New Order which is so constraining the press especially newspapers. Kedaulatan Rakyat took a cautious step and was always on guard so as not to be carried away by the current sharp criticism of the government at that time. In the process, the People's Sovereignty is actively involved in criticizing government policies and political conditions at the time, but still carried out in principle meniti buih, ngono yo ngono ning ojo ngono, mili ning ora melu keli.