ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

JUDICIAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON THE JUDICIAL REVIEW OF LAW NUMBER 11 OF 2020 REGARDING JOB 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat menjadi UU Ciptaker) yang diundangkan dan Presiden menandatangani pada tanggal 2 November 2020. UU Ciptaker ini hadir untuk mereformasi regulasi dalam penyederhanaan peraturan perundang-undangan dari adanya ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan, serta dapat memangkas beberapa aturan yang dinilai pemerintah saling tumpang tindih dan memperlambat tujuan pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Cipta kerja yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 4 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk pengujian formil UU Ciptaker. Pemerintah pada tanggal 30 desember 2022 mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 dengan fokus pada kekaburan/perbedaan penafsiran pertimbangan antara kesembilan hakim dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan pemenuhan unsur kegentingan dalam Perppu No. 2 Tahun 2022. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam menganalisis permasalahan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis menggunakan metode preskriptif. Dalam putusan tersebut, hakim tidak memasukkan asas materi muatan perundang-undangan dan tidak terpenuhi unsur kegentingan yang memaksa dalam Perppu Cipta Kerja.

Kata Kunci: Cipta kerja; mahkamah konstitusi; unsur kegentingan

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (hereinafter referred to as the Omnibus Law) was enacted and signed by the President on November 2, 2020. The Omnibus Law aims to reform regulations by simplifying the legal framework to address the lack of synchronization among various laws and regulations, as well as eliminating overlapping rules that are considered to hinder the government's objectives. Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 on the Formal Review of the Job Creation Law, issued by the Constitutional Court on November 4, 2021, granted the petitioner's request for a formal review of the Omnibus Law. On December 30, 2022, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022 on Job Creation as a follow-up to Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020. The research conducted in this study is normative, analyzing the judges' considerations in Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020, with a focus on the ambiguity/difference in interpretation among the nine judges regarding Law No. 12 of 2011 and the fulfillment of the urgency element in Perppu No. 2 of 2022. The author adopts a legal and case-based approach and utilizes primary and secondary legal sources to analyze the issues. The author employs a prescriptive method of analysis. In the decision, the judges did not consider the substantive principles of legislation and found that the element of urgent necessity, which compelled the issuance of the Job Creation Perppu, was not fulfilled.

Keywords: Job creation; constitutional court; urgent necessity