ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 362/PDT/2023/PT BANDUNG TERKAIT SENGKETA JUAL BELI TANAH DENGAN PPJB

JURIDICAL ANALYSIS OF THE HIGH COURT DECISION NUMBER 362/PDT/2023/PT BANDUNG REGARDING A LAND SALE AND PURCHASE DISPUTE INVOLVING A CONDITIONAL SALE AND PURCHASE AGREEMENT (PPJB)

Jual beli tanah yang dilakukan dengan PPJB tidak jarang menimbulkan masalah, baik itu yang berasal dari pembeli maupun dari penjualnya sendiri. Salah satu contohnya dalam permasalahan jual beli tanah antara Nicco dan Tati dalam perkara Nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Nicco ingin membeli sebagian bidang tanah seluas 942 m² yang luas keseluruhannya 4.515 m2 dari Tati. Jual beli dilakukan secara bertahap dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. Setelah pembayaran lunas dan Toko Bangunan siap ditempati, Nicco ingin meningkatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) sekaligus melanjutkan proses balik nama, namun niat tersebut tidak dapat terlaksanakan karena Tati selaku penjual tidak bersedia tanpa alasan yang jelas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dari putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung terkait sengketa jual beli tanah dengan PPJB. Hasil penelitian ini, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung sudah tepat, karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jual beli tanah yang dilakukan dengan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tetap dapat dianggap sah secara hukum apabila memenuhi 3 syarat yaitu, Pembeli telah melakukan pelunasan harga tanah, pembeli telah menguasai objek jual beli, dan jual beli dilakukan dengan itikad baik 

Land sales and purchases carried out with PPJB often cause problems, both from the buyer and the seller themselves. One example is in the land sale and purchase problem between Nicco and Tati in case Number 362/Pdt/2023/PT Bandung. Nicco wanted to buy part of a 942 m² plot of land with a total area of 4,515 m2 from Tati. The sale and purchase was carried out in stages by making a Sale and Purchase Agreement (PPJB) before a Notary. After the payment was in full and the Building Store was ready to be occupied, Nicco wanted to upgrade the Sale and Purchase Agreement (PPJB) to a Sale and Purchase Deed (AJB) and at the same time continue the name change process, but this intention could not be carried out because Tati as the seller was unwilling without clear reasons. The purpose of this writing is to understand and analyze the judge's considerations and the legal consequences of decision number 362/Pdt/2023/PT Bandung. This study uses a normative research type by analyzing how the judge's considerations in deciding case number 362/Pdt/2023/PT Bandung related to land sale and purchase disputes with PPJB. The results of this study, the judge's considerations in decision number 362/Pdt/2023/PT Bandung are correct, because based on SEMA Number 4 of 2016, land sales and purchases carried out based on a Sale and Purchase Agreement (PPJB) can still be considered legally valid if they meet 3 conditions, namely, the buyer has paid off the land price, the buyer has controlled the object of the sale and purchase, and the sale and purchase is carried out in good faith.