BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah usaha desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan utama dalam pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi dari desa itu sendiri. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberdayakan desa melalui usaha-usaha produktif sehingga kemandirian dan kapasitas desa dalam penguatan ekonomi mengalami peningkatan. Faktanya, seringkali pendirian BUMDes terkesan hanya sebuah formalitas guna menjawab mandatori dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pendirian BUMDes. Disisi lain pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 telah menyediakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan tujuan menjadikan BPD sebagai fungsi pengawasan pada penyelenggaraan dan kinerja pemerintah desa, termasuk kinerja BUMDes. Namun tetap saja, BUMDes tetap mengalami masalah-masalah pada sisi operasional maupun manajerial. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah BUMDes di Indonesia terus meningkat setiap tahun namun tidak disertai dengan peningkatan PADes (Pendapatan Asli Desa) yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi BPD pada Pencegahan Kecurangan BUMDes dengan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah survei dengan instrumen kuisioner yang kemudian dianalisa menggunakan Uji Statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pengendalian Internal dan Kompetensi BPD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada Pencegahan Kecurangan dengan koefisien determinan 68.9%.

Keywords: BUMDes, Pengendalian Internal, Kompetensi, Kecurangan

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village businesses formed and established by the village government. The main purpose of establishing BUMDes is an effort to strengthen the village economy through meeting the needs and optimizing the potential of the village. BUMDes aims to improve services to the community while empowering the village through productive efforts so that the independence and capacity of the village in strengthening the economy has increased. In fact, often the establishment of BUMDes seems only a formality to answer the mandatory from the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration about the establishment of BUMDes.Also, the Government through the Minister of Home Affairs Regulation No. 110 of 2016 has provided BPD (Village Consultative Agency) with the aim of making BPD as a supervisory function on the implementation and performance of village government, including BUMDes performance. But still, BUMDes are followed by problems that must be overcome both from the operational and managerial sides. The amount ofBUMDes in Indonesia are increasing every year but not accompanied by the significance of increasing the Realization of Village Original Income (PADes). This study uses quantitative research that aims to test the influence of Internal Control and Supervisory Competence on fraud prevention in the management of BUMDes. The data collection method in this study is a survey method with questionnaire instruments which are then analyzed using statistical tests. From the result of this study, internal control and competence of BPD has a positive and significant effect on fraud prevention with a determinant coefficient of 68.9%. While the remaining 31.1% are explained by other factors outside this research model.

Keywords: BUMDes, Internal Control, Human Resources, Competency, Fraud