Administrative Law Enforcement of Pertamini Businesses Without A Business Licence In Surabaya City
Bisnis Pertamini saat ini cukup menjamur di masyarakat wilayah perkotaan. Keberadaan Pertamini di Kota Surabaya telah banyak dijumpai, Pertamini ini berbentuk seperti pom bensin milik Pertamina pada umumnya hanya saja lebih kecil dan memiliki tabung box serta banyak dijumpai di pinggir jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 ditegaskan bahwa dilarang untuk memperjual belikan bahan bakar minyak tanpa izin usaha. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian menyebutkan setiap usaha dagang harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pembinaan dan pengawasan bagi para pemilik usaha Pertamini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya dan mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teknik analisis data penelitian adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang menghambat penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Saran dari penelitian ini untuk pemerintah agar dapat melakukan penegakan hukum berjalan sesuai dengan perundang-undangan serta untuk pemilik usaha Pertamini agar segara melakukan proses mendapatkan izin pada usaha Pertamini tersebut.
Kata Kunci: penegakan hukum, sanksi administratif, pertamini.
The Pertamini business is currently quite mushrooming in urban communities. The existence of Pertamini in the city of Surabaya has been widely found. This Pertamini is shaped like a Pertamina gas station in general, only smaller and has a tube box and is often found on the roadside. Article 53 of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas states that it is prohibited to trade and sell fuel oil without a business license. According to the Regional Regulation of the City of Surabaya No. 1/2010 concerning Business Conduct in the Trade and Industry Sector, it is stated that every trading business must have a Trading Business License (SIUP). Guidance and supervision for the owners of the first-line businesses are the responsibility of the government, in this case the Surabaya City Industry and Trade Office. Such violations can be given administrative sanctions in accordance with statutory provisions. This study aims to determine the administrative law enforcement of first business without a business license in the city of Surabaya and to determine the inhibiting factors that affect the administrative law enforcement of first business without a business license in the city of Surabaya. This research is included in empirical legal research (juridical sociology) by collecting data through interviews. The research data analysis technique is qualitative data analysis. The results showed that the administrative law enforcement of the first business without a business license in the city of Surabaya is still not going well. Factors that hinder law enforcement are influenced by legal factors, law enforcers, facilities, society, and culture. Suggestions from this research are for the government to be able to enforce the law according to the laws and for the Pertamini business owners to immediately carry out the process of obtaining a permit for the Pertamini business.
Keywords: law enforcement, administrative sanctions, pertamini.