ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JPU DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 337/PID.SUS/2019/PN BPP TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROSECUTOR'S ACTION IN THE JUDGE'S DECISION NUMBER 337/PID.SUS/2019/PN BPP CONCERNING THE CRIME OF PORNOGRAPHY THROUGH ELECTRONIC MEDIA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan permasalahan baru yang berhubungan dengan pornografi, yaitu pornografi online. Meski hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun masih banyak orang dewasa maupun anak-anak yang mengakses konten berbau pornografi. Keberadaan internet yang memberikan kemudahan akses terhadap pornografi kemudian menyebabkan pornografi semakin tinggi penyebarannya. Peneliti tertarik untuk meneliti Putusan Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp tentang tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang dilakukan oleh Wahyu Bin Mahudi Karim. Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui kesesuaian dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan kesesuaian argumentasi tuntutan JPU dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp dengan kesalahan Terdakwa. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana pornografi yang sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dakwaan JJPU dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp. JPU kurang tepat dalam mengeluarkan surat dakwaan sehingga hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan dakwaan kepada Terdakwa dengan pasal yang kurang tepat. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana, oleh karena JPU harus cermat dalam mencantumkan pasal apa saja yang akan digunakan dalam tuntutan karena hakim tidak tidak dapat memutus perkara melebihi apa yang sudah didakwakan oleh JPU.

Kata Kunci: JPU, Pornografi, Putusan Hakim

The development of information and communication technology raises new problems related to pornography, namely online pornography. Although this has been regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), there are still many adults and children who access pornographic content. The existence of the internet that provides easy access to pornography then causes pornography to be increasingly spread. Researchers are interested in examining Judge's Decision Number 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp regarding the crime of pornography through electronic media carried out by Wahyu Bin Mahudi Karim. The purpose of this study is to determine the suitability of the prosecutor's indictment in Decision Number 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp with the actions that have been carried out by the defendant and the suitability of the arguments of the prosecutor's demands in Decision Number 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp with the defendant's fault. The research was conducted using a normative juridical method with a legal approach, a conceptual approach, and a case approach. The collection of legal materials was carried out by literature study and analyzed by prescriptive method. The results of the discussion showed that the actions of the Defendant fulfilled the elements of a pornographic crime in accordance with Article 45 paragraph (1) of Law no. 44 of 2008 concerning pornography. This shows the incompatibility of the JJPU's indictment in Decision Number 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp. The prosecutor was not right in issuing the indictment so that the Balikpapan District Court judge handed down an indictment to the defendant with an inaccurate article. The indictment is the basis for examining a criminal case, because the prosecutor must be careful in including what articles will be used in the prosecution because the judge cannot decide cases beyond what has been indicted by the prosecutor.

Keywords: Judge's Decision , Pornography, Public Prosecutor