PENGUATAN FUNGSI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

STRENGHTHENING THE FUNCTION OF THE LEGAL NETWORK AND INFORMATION (JDIH) AS A PREVENTIVE MEASURE AGAINST CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran JDIH dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi strategi penguatan fungsi JDIH dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan hukum di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada analisis hukum normatif, dengan tujuan meneliti asas, norma, serta peraturan hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan fungsi JDIH berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap informasi hukum yang mutakhir, sehingga mampu meminimalkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Corruption is a major obstacle to achieving clean, transparent, and accountable governance. One preventive measure involves strengthening the Legal Documentation and Information  Network  (JDIH)  to  serve  as  a  platform  for  providing  accessible,  accurate,  and integrated legal information. This study aims to analyze the role of the JDIH in supporting the prevention of corruption and to identify strategies for strengthening its functions to enhance transparency and legal compliance within government institutions. The research findings indicate that strengthening the JDIH improves access for the public and government officials to up-to-date legal information, thereby minimizing errors in policymaking and administrative execution that could otherwise lead to corrupt practices. At the village government level, the existence of the JDIH plays a strategic role, given that the village is a government entity with the authority to regulate and manage community interests based on rights of origin and village- scale local authority. This study focuses on normative legal analysis, aiming to examine the principles, norms, and positive legal regulations related to a specific legal issue. From a prevention perspective, the JDIH holds immense potential as a preventive instrument against corruption. The existence of the JDIH enables village officials to gain rapid access to various regulations concerning village governance, village financial management, the procurement of goods and services, and governance mechanisms that comply with statutory provisions.