TINJAUAN YURIDIS HAK IMUNITAS PEJABAT NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID SEBAGAI ASPEK KRIMINOGEN TINDAK PIDANA KORUPSI

JURIDICAL REVIEW OF THE IMMUNITY RIGHTS OF STATE OFFICERS IN HANDLING OF COVID PANDEMIC AS A CRIMINOGENT ASPECT CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

Kebijakan hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem Rule of Law, seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga UUD 1945 yang menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahannya berdasarkan pada sistem konstusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tak terbatas).Penelitian ini memiliki bertujuan untuk menguraikan kedudukan Hak Imunitas Pejabat Negara dalam sistem hukum di Indonesia sehingga terdapat kepastian hukum dalam penerapannya. Kedua menganalisis penegasan hak imunitas dalam klausul PERPPU No.1 Tahun 2020 dapat berimplikasi sebagai aspek kriminogen dalam tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini memilih jenis penelitian hukum normatif (normative law research) atau doktriner. Pendekatan yang dilakukan meliputi telaah hukum terhadap undang-undang (statute approach) untuk menguraikan fakta hukum dan memberikan preskripsi yang dapat menerangkan aturan-aturan hukum yang termuat dalam PERPPU No.1 Tahun 2020 Pasal 27 yang dipermasalahkan karena memiliki dampak sebagai aspek kriminogen terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan berdasarkan konsep penegakkan hukum dalam sistem hukum NKRI, hal ini dilakukan karena pembuatan produk hukum dalam bentuk PERPPU No.1 Tahun 2020 menimbulkan konflik dalam penegakkan hukum korupsi karena adanya jaminan undang-undang yang berdampak pada tidak dapat dituntutnya kesalahan pihak-pihak dalam pengambilan keputusan untuk menangani pandemi covid-19 secara perdata dan pidana dan keputusan yang diambil dinyatakan bukan sebagai gugatan melalui peradilan tata usaha negara selama berdasarkan PERPPU No.1 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan PERPPU No.1 Tahun 2020 menimbulkan dukungan dan kritik terutama karena dugaan adanya pasal yang memberi imunitas kepada pejabat KSSK dan pejabat lainnya seperti disebutkan oleh pasal 27. Kesimpulannya bahwa Pasal 27 ayat 1 memebrikan hak imunitas dalam arti seluas-luasnya terkait penggunaan keuangan negara untuk melaksanakan PERPPU No.1 Tahun 2020. Pasal 27 ayat 2 memberikan hak imunitas secara terbatas dalam arti pejabat KSSK dan pejabat lainnya dalam melaksanakan kewenangannga tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana selama memenuhi sarat itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. Pada pasal 27 ayat 3, hak imunitas berdampak pada pembatasan atau penghapusan kewanganan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menangani kesalahan kebijakan pemerintah yang seharusnya menjadi obyek hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Hak imunitas yang timbul akibat PERPPU No.1 Tahun 2020 berpotensi sebagai aspek kriminogen tindak pidana korupsi karena adanya legitimasi kewenganan penggunaan anggaran secara luas dan legitimasi untuk tidak termasuk dalam kebijakan yang dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara. Atas dasar temuan ini maka peran pungsi pengawsaan DPR harus ditingkatkan sehingga akan diketahui penyimpangan-penyimangan dalam pelaksanaan PERPPU ini. Kewenangan koordinasi KPK juga harus dioptimalkan sehingga dapat melakukan penindakan apabila ditemukan indikasi korupsi dalam pelaksanaan PERPPU ini.

The national legal policy has determined that Indonesia is a country that adheres to the Rule of Law system, as regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution). Mandated in Article 1 paragraph (3) Chapter I, the Third Amendment of the 1945 Constitution which returns that "the State of Indonesia is a State of Law". This means that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a country based on law (rechtsstaat), not based on power (machtstaat), and its government is based on a constitutional system (basic law), not absolutism (unlimited power).

This research has objectives it aims to describe the position of the Immunity Rights of State Officials in the legal system in Indonesia so that there is legal certainty in its application. Secondly, to analyze the affirmation of the right to immunity in the PERPPU clause No.1 of 2020 which has implications as a criminogenic aspect of corruption. In this study, choosing the type of normative law research (normative law research) or doctrinaire. The approach taken includes a legal review of the law (statute approach) to describe legal facts and provide a prescription that can explain the legal rules contained in PERPPU No.1 of 2020 Article 27 which is questioned because it has an impact as a criminogenic aspect of the occurrence of criminal acts. corruption. Both of these studies use a conceptual approach (conceptual approach), which is an approach based on the concept of law enforcement in the legal system of the Republic of Indonesia, this is done because the manufacture of legal products in the form of PERPPU No.1 of 2020 creates conflicts in law enforcement corruption due to legal guarantees that impact on the inability to prosecute the parties' mistakes in making decisions to deal with the Covid-19 pandemic civil and criminal and the decisions taken are declared not as lawsuits through the state administrative court as long as they are based on PERPPU No.1 of 2020. The results show that PERPPU No.1 of 2020 raises support and criticism, especially because of the alleged existence of an article that grants immunity to KSSK officials and other officials as stated in Article 27.The conclusion is that Article 27 paragraph 1 provides immunity rights in the broadest sense related to financial use. state to implement PERPPU No.1 of 2020. Article 2 provides limited immunity rights in the sense that KSSK officials and other officials in exercising their authority cannot be prosecuted civil and criminal as long as they fulfill good faith and are in accordance with statutory regulations. In article 27 paragraph 3, the right to immunity has an impact on limiting or eliminating the authority of the State Administrative Court to deal with wrong doing government policies that should become legal objects in the State Administrative Court. Immunity rights arising from PERPPU No.1 / 2020 have the potential to be a criminogenic aspect of corruption because of the legitimacy of the reluctance to use the budget widely and legitimacy not to be included in policies that can be sued through the state administrative court. On the basis of these findings, the role of the DPR's supervisory function must be increased so that irregularities in the implementation of the PERPPU will be identified. The authority to coordinate the KPK must also be optimized so that it can take action if there are indications of corruption in the implementation of this PERPPU.