Tinjauan Yuridis Peniadaan Ujian Nasional Bersadarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

Juridical Review Of The Avoidation Of The National Examination Based On The Circular Of The Minister Of Education And Culture Number 1 Of 2021

Perubahan sitem pendidikan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh keadaan dunia. Semakin cepatnya perubahan zaman maka sistem pendidikan juga mengikuti, seperti dengan adanya pandemi beberapa tahun belakangan yang berakibat kepada peniadaan Ujian Nasional atas dasar Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional, sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya ujian nasional selalu diadakan terhadap peserta didik sebagai bentuk penyelesaian satuan pendidikan tertentu atau sebagai hasil prestasi belajar. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah melakukan peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 serta mengkaji akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan undang-undang dengan membedah bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi literatur yang dianalisis secara preskriptif, serta pendekatan konseptual yang merujuk pada doktrin-doktin hukum maupun padangan para ahli. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 didasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki menteri untuk membuat peraturan kebijakan. Adapun akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig) tidak mengikat sebab penetapannya terdapat cacat kewenangan dan cacat prosedur.

Alteration in the education system in Indonesia are currently influenced by world conditions. The faster the times change, the education system also follows, such as with the pandemic in recent years which resulted in the abolition of the National Examination on the basis of the Circular of the Minister of Education Number 1 of 2021 concerning the Elimination of the National Examination, as it is known that previously the national examination was always held for students as form of completion of certain educational units or as a result of learning achievement. The research objectives to be achieved in this study are to examine the government's policy to eliminate the National Examination based on the Circular Letter of the Minister of Education Number 1 of 2021 and to examine the legal consequences of the abolition of the National Examination for the issuance of the Circular Letter of the Minister of Education Number 1 of 2021 based on positive law in Indonesia. The research method used is normative juridical research. The writing approach uses a legal approach by dissecting legal materials collected by means of literature studies which are analyzed prescriptively, as well as a conceptual approach that refers to legal doctrines and the views of experts. Based on the results of the study, it is known that the abolition of the National Examination based on the Circular Letter of the Minister of Education Number 1 of 2021 is based on the discretionary authority of the minister to make policy regulations. The legal consequences of eliminating the National Examination for the issuance of the Circular Letter of the Minister of Education Number 1 of 2021 are null and void (van rechtswege nietig) not binding because the stipulation has defects in authority and procedures.