Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 Terkait Wanprestasi Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 338 PK/Pdt/2022 Concerning Wanprestatie Article 1243 and  Onrechtmatige Daad Article 1365 of Burgerlijk Wetboek

Dalam konteks hukum acara perdata, terdapat dua bentuk pengajuan gugatan yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang berbeda namun sering kali terjadi perbedaan penafsiran antara keduanya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 memiliki perbedaan pertimbangan Hakim dari putusan sebelumnya yaitu pada tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 860 K/Pdt/2021. Perbedaan pertimbangan Hakim dalam kedua putusan tersebut menyebabkan tumpan tindih pemahaman antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 PK/Pdt/2022 dan memahami akibat hukum bagi para pihak dari Putusan Nomor 338/PK/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur wanprestasi adalah adanya unsur kesalahan, kesalahan karena disengaja, kesalahan karena kelalaian, dan adanya pernyataan lalai atau somasi. Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas), dan adanya kerugian. Dasar pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali dengan membatalkan Putusan Kasasi yang menguatkan Putusan Banding yang menguatkan Putusan Pertama karena gugatan wanprestasi tidak memenuhi unsur wanprestasi. Terhadap pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan wanprestasi dengan hanya mendasarkan pada alasan kuasa lisan yang diberikan oleh pemilik kapal kepada penyewa kapal dan berdasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa Kapal antara PT Kaesfape Jaya Shipping dengan PT Anjungan Samudera Mandiri tanpa mempertimbangkan alasan lain dalam menentukan terpenuhinya unsur sebuah gugatan wanprestasi tidak dapat dibenarkan.

Akibat hukum bagi para pihak adalah Penggugat kalah dalam persidangan peninjauan kembali mendapat kerugian atas kecelakaan kapal yang dialami, namun Tergugat tidak dijatuhkan hukuman untuk membayar ganti rugi seperti yang dijelaskan pada Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Btm sampai Putusan Nomor 860 K/Pdt/2021 karena Persidangan Judex Jurist/Kasasi Mahkamah Agung melakukan kekhilafan atau kelalaian yang nyata.

In the context of civil procedural law, there are two forms of filing a lawsuit, namely a lawsuit for wanprestatie and a lawsuit for onrechtmatige daad. Wanprestatie and onrechtmatige daad are different things, but there are often differences in interpretation between the two. Supreme Court Decision Number 338 PK/Pdt/2022 has different considerations from the Judge from the previous decision, namely at the cassation level in Supreme Court Decision Number 860 K/Pdt/2021. The differences in the judge's considerations in the two decisions have resulted in overlapping understandings between wanprestatie and onrechtmatige daad. The aim of this research is to understand the basis of the Judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 338 PK/Pdt/2022 and understand the legal consequences for the parties of Decision Number 338/PK/Pdt/2022. The research method used is normative juridical legal research with a statue approach, conceptual approach and case approach.

The results of the research show that the elements of wanprestatie are an element of error, an intentional error, an error due to negligence, and a statement of negligence or summons. Meanwhile, the elements of an onrechmatige daad are the existence of an unlawful act, an error, a causal relationship between the loss and the act (causality), and the existence of a loss. The basis for consideration is that the Judge granted the request for reconsideration by canceling the Cassation Decision which upheld the Appeal Decision which upheld the First Decision because the lawsuit for wanprestatie did not meet the elements of wanprestatie. Regarding the Judge's considerations in granting the petition for default based only on the reasons for the verbal power of attorney given by the ship owner to the ship charterer and based on the Ship Rental Agreement between PT Kaesfape Jaya Shipping and PT Anjungan Samudera Mandiri without considering other reasons in determining whether the elements of a wanprestatie lawsuit are fulfilled cannot be justified.The legal consequence for the parties is that the Plaintiff loses in the judicial review trial and suffers losses due to the ship accident experienced, but the Defendant is not sentenced to pay compensation as explained in Decision Number 4/Pdt.G/2019/PN Btm to Decision Number 860 K /Pdt/2021 because the Judex Jurist/Cassation Trial of the Supreme Court made a clear mistake or negligence.