ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 93/PDT.G/2018/PN SDA TENTANG PEMENUHAN UNSUR TERANG DAN TUNAI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH SECARA ANGSURAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

Juridical Analysis Of Decision Number 93/Pdt.G/2018/Pn Sda Concerning Fulfillment Of Light And Cash Elements In The Land Buying Agreement Binding In Installment Made Before A Notary

Sengketa Jual Beli Tanah dengan menggunakan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terjadi dalam putusan pengadilan Nomor 93/PDT.G/2018/PN SDA. kasus tersebut bermula ketika pembeli dalam hal ini penggugat ingin melunasi angsuran harga tanah yang telah disepakati dengan penjual dalam hal ini sebagai tergugat 1. Akan tetapi sesaat setelah pembeli akan melunasi harga tanah tersebut penjual tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam PPJB, dan istri penjual selaku tergugat 2 tidak ingin menandatangani akta PPJB tersebut. Dalam amar putusan hakim memutuskan untuk menolak gugatan pengguggat untuk seluruhnya dengan alasan bahwa Jual Beli Tanah yang terjadi antara para pihak tidak memenuhi prinsip jual beli tanah secara hukum adat yaitu Tunai dan Terang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif yang bertujuan memaparkan apa adanya tentang suatu persitiwa hukum atau kondisi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, jual beli yang dilakukan oleh para pihak diangap belum atau tidak terjadi oleh majelis hakim. Majelis hakim menggunakan prinsip jual beli Tunai dan Terang menurut hukum adat sebagai  sumber pertimbangan hukum. Prinsip Tunai tidak terpenuhi dikarenakan majelis hakim beranggapan pembayaran dalam transaksi jual beli tanah dilakukan secara angsuran. Prinsip Terang tidak terpenuhi dikarenakan majelis hakim melihat bahwasanya tergugat II selaku istri tergugat I belum atau tidak menandatangani akta PPJB.

The Land Sale and Purchase dispute using the Sale and Purchase Agreement deed (PPJB) occurred in court decision Number 93 / PDT.G / 2018 / PN SDA. The case began when the buyer, in this case the plaintiff, wanted to pay installments on the land price agreed upon with the seller, in this case as the defendant 1. However, shortly after the buyer paid the land price, the seller did not carry out the obligations as stipulated in the PPJB, and the seller's wife was the defendant 2 did not want to sign the PPJB deed. In the verdict, the judge decided to completely reject the plaintiff's claim on the grounds that the land sale and purchase that occurred between the parties did not fulfill the principle of buying and selling land according to customary law, namely Cash and Light. This study aims to analyze and understand judges' considerations and legal consequences in the verdict. This research uses a normative research method through a statutory approach, a case approach and a conceptual approach by processing primary legal materials and secondary legal materials using descriptive legal material analysis techniques that aim to explain what it is about a legal event or legal condition. The results of this study are, buying and selling carried out by the parties is considered not or has not occurred by the panel of judges. The panel of judges used the principle of buying and selling cash and light according to customary law as a source of legal considerations. The cash principle was not met because the panel of judges considered that the payment in the sale and purchase of land was made in installments. The Bright Principle was not fulfilled because the panel of judges saw that Defendant II as the wife of Defendant I had not or had not signed the PPJB deed.