ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2319K/PDT/2019 TENTANG GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG BERKAITAN DENGAN ADANYA PENGAKUAN HUTANG

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2319K/PDT/2019 CONCERNING A LAWSUIT FOR BREACH OF DEBT AGREEMENT RELATING TO THE EXISTENCE OF DEBT RECOGNITION

Terdapat perbedaan penafsiran mengenai surat pernyataan hutang dalam putusan no. 187/Pdt.G/2017/PN.Gin yang menyatakan surat pernyataan hutang merupakan sebuah perjanjian yag sah dan mengikat, sedangkan dalam putusan no 171/Pdt/2018/PT DPS dan putusan no.2319K/Pdt/2019 menyatakan apabila surat penyataan hutang bukan merupakan sebuah perjanjian yang sah. Dalam penelitian ini nantinya akan membahas apakah surat pernyataan hutang merupakan sebuah perjanjian yang sah atau tidak. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor2319K/PDT/2019 dan apa akibat hukum para pihak dalam putusan no.2319K/PDT/2019. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif. Berdasarkan hasil analisis peneliti setuju dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2319K/Pdt/2019, yang menyatakan apabila surat pernyataan berbeda dengan surat perjanjian, selain itu terdapat akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung bagi Pemohon kasasi Kadek Sokantra dan Termohon Kasasi Desak Made Citrawati.

There are differences in interpretation regarding the debt statement letter in decision no. 187/Pdt.G/2017/PN.Gin which states that the debt statement letter is a valid and binding agreement, while in decision no. 171/Pdt/2018/PT DPS and decision no.2319K/Pdt/2019 states that the debt statement letter is not a valid agreement. This study will discuss whether the debt statement letter is a valid agreement or not. The problems discussed in this thesis are, what is the basis for the legal considerations of the judge Ratio Decidendi in Decision Number 2319K/PDT/2019 and what are the legal consequences of the parties in decision no.2319K/PDT/2019. The method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature studies to then be analyzed using prescriptive methods. Based on the results of the analysis, the researcher agrees with the Supreme Court Judge's Decision Number 2319K/Pdt/2019, which states that if the statement letter is different from the agreement letter, in addition there are direct legal consequences and indirect legal consequences for the cassation applicant Kadek Sokantra and the cassation respondent Desak Made Citrawati.