TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PELAKU (PEMAIN) TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby) 

JURIDICAL REVIEW OF THE REGULATIONS OF PERPETRATORS (PLAYERS) OF ONLINE GAMBLING CRIMES

(Study of Decision of the Surabaya District Court Number 2657/Pid.Sus/2021/PN. Sby)

Perjudian merupakan suatu permainan yang bersifat untung untungan dan terdapat taruhan didalamnya. Perbuatan ini sudah ada atau berlangsung sejak lama, seiring berjalannya waktu banyak negara yang melarang perjudian salah satunya Indonesia. Pengaturan terkait pelarangan perjudian diatur pada KUHP Pasal 303 Ayat (1) dan 303 bis Ayat (1). Ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, menjadikan tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana siber yang mana pengaturan terkait kejahatan siber ada pada Undang Undang No 11 Tahun 2008 dimana saat ini sudah mengalami 2 kali perubahan. Undang undang ini juga mengatur terkait penyebaran perjudian secara online  yang terletak pada pasal 27 ayat (2) Undang Undang ITE. Kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan meskipun mengatur tindak pidana yang sama. Maka dalam hal ini, perlu adanya kecermatan dalam membedakan pengaturan tentang perjudian baik itu pada KUHP atau Undang Undang ITE.

Sebagaimana peneliti mendapati putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby tentang tindak pidana perjudian secara online, yang mana terdakwa hanya melakukan permainan perjudian sebagai pemain bukan bandar namun diputus memenuhi salah satu unsur dalam pasal 27 ayat (2) Undang Undang ITE (perubahan pertama UU No. 19/2016). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus masalah yang akan dibahas yakni terkait (rumusan masalah). Nantinya peneliti dalam menganalisa putusan akan dilakukan dengan pendekatan undang undang, kasus dan konsep. Hasil dari penelitian ini bahwasanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby dimana perbuatan terdakwa Adhienata Putra Deva tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Gambling is a game that is profitable and there are bets in it. This act has existed or has been going on for a long time, over time many countries have banned gambling, one of which is Indonesia. Regulations related to the prohibition of gambling are regulated in the Criminal Code article 303 paragraph (1) and 303 bis paragraph (1). Marked by technological advances, making this crime a form of cybercrime where regulations related to cybercrime are in Law No. 11 of 2008 which has currently undergone 2 changes. This law also regulates the spread of online gambling which is located in article 27 paragraph (2) of the ITE Law. The two regulations have differences even though they regulate the same criminal acts. Therefore, it requires a meticulousness in distinguishing regulations about gambling, whether it is in the Criminal Code or the ITE Law.

As the researcher found the decision of the Surabaya District Court number 2657/Pid.Sus/2021/PN.Sby about the crime of online gambling, where the defendant only played gambling games as a non-dealer player but was judged to meet one of the elements in article 27 paragraph (2) of the ITE Law (the first amendment to Law No. 19/2016). This research was conducted using a normative juridical method with a focus on the problem to be discussed, namely related (problem formulation). Later, researchers in analyzing the verdict will be carried out with a law, case and concept approach. The result of this research is that the decision  of the Surabaya District Court number 2657/Pid.Sus/2021/PN. Sby where the actions of the defendant Adhienata Putra Deva did not meet the elements of the article charged by the public prosecutor.