HARMONISASI PENGATURAN PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI PADA HUTAN KONSERVASI

HARMONIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY UTILIZATION IN CONSERVATION FORESTS

Pemanfaatan energi Panas Bumi memiliki peranan penting dalam negara yang memiliki cadangan energi melimpah seperti di Indonesia saat ini. Pemanfaatan energi Panas Bumi berfungsi untuk menciptakan kemandirian energi dalam negeri. Kebijakan Pemanfaatan energi Panas Bumi sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi. Namun, mengenai lokasi pemanfaatan energi panas bumi terjadi disharmoni dengan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan dimana Dalam pasal pasal 38 (1) Kehutanan tersebut ditegaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya bisa dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Permasalahan lain yang sering muncul adalah masalah sosial di sekitar lapangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Sering kali dalam pengelolaannya suatu perusahaan menyalahi beberapa aturan sehingga berpengaruh pada lingkungan di sekitar wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk disharmoni norma antara Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas bumi dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam pemberian izin pemanfaatan Energi Panas Bumi Pada hutan konservasi. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang diguanakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis/sejarah. Jenis bahan hukum yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan seleksi bahan hukum daam teknik pengolahan data. Bahan hukum kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskriptif tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya disharmoni pengaturan pengaturan pemanfaatan energi panas bumi pada hutan konservasi disebabkan oleh Terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu berbeda yang dibuat oleh lembaga yang berbeda, Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan antara intansi-intansi dalam pemerintah sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, Harmonisasi dan sinkronisasi hukum dengan ketentuan undang-undang lain yang terkait baik Undang-Undang lama maupun Undang-undang baru juga perlu dilakukan, antara lain penyelarasan terkait substansi pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah sehingga dalam konflik yang akan timbul dapat diselesaikan dengan jalur litigasi dan Non-litigasi.

Utilization of Geothermal energy has an important role in a country that has abundant energy reserves like in Indonesia today. Utilization of Geothermal energy serves to create domestic energy independence. The Geothermal Energy Utilization Policy itself has been regulated in Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal Energy. However, regarding the location of the utilization of geothermal energy, there is a disharmony with Law No. 41 concerning Forestry, which in Article 38 (1) of Forestry it is emphasized that the use of forest areas for development purposes outside forestry activities can only be done within production forest areas and areas protected forest. Another problem that often arises is the social problems around the Geothermal Power Plant field. Often in its management a company violates several rules so that it affects the environment around the region. The purpose of this study is to analyze the form of norm disharmony between Law Number 21 Year 2014 Regarding Geothermal and Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry in granting permits for the utilization of Geothermal Energy in conservation forests. This type of research used in this study is normative legal research. The research approach used is the statutory approach, the concept approach, and the historical / historical approach. Types of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal material is done by the method of library study which is then processed by the selection of legal materials in data processing techniques. Legal materials are then drawn conclusions and then provide a prescriptive about the results of research. The results of this study indicate that there is disharmony in regulating the utilization of geothermal energy in conservation forests due to the formation of legislation in different periods made by different institutions, differences between various laws or regulations and overlapping authorities and Conflicts of interest between institutions within the government resulting in differences in interpretation in its implementation, harmonization and synchronization of the law with the provisions of other laws relating to both the old and new laws also need to be done, including harmonization related to the substance of the division of government affairs central and government so that conflicts that arise can be resolved through litigation and non-litigation