ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI MASYARAKAT SUKU LAUT TERHADAP PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN LINGGA NO 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT

LEGAL ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF SEA TRIBE COMMUNITY TOWARDS REGIONAL REGULATION OF LINGGA REGENCY NO. 4 OF 2022 ON SEA TRIBE COMMUNITY EMPOWERMENT

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah kebijakan yang positif pemerintah untuk mengayomi rakyatnya, pengakuan status hukum masyarakat adat adalah salah satu kriteria dari sebuah pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adat tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya pengakuan di dalamnya. Pengakuan merupakan syarat sah dari adanya pemberdayaan yang melandasi terbitnya perundang-undangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi masyarakat suku laut di kabupaten lingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengetahui bentuk perlindungan dan pemberdayaan pemerintah serta eksistensi masyarakat suku laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melindungi semua masyarakat adat meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus termasuk suku laut, eksistensi masyarakat suku laut kabupaten lingga dapat dibuktikan secara administratif dengan lahirnya peraturan daerah kabupaten lingga no 4 tahun 2022 tentang pemberdayaan masyarakat suku laut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Suku Laut, Pengakuan, Hak Adat, Peraturan Daerah.

Community empowerment is a positive government policy to protect its people, recognition of the legal status of indigenous peoples is one of the criteria for empowerment. Empowerment of indigenous peoples cannot be carried out if there is no recognition in it. Recognition is a legitimate requirement for empowerment that underlies the issuance of this legislation. This study aims to analyze the existence of the sea tribe community in Lingga Regency. This study uses a normative legal approach with a legislative and conceptual approach to determine the form of government protection and empowerment and the existence of the sea tribe community. The results of the study show that the government protects all indigenous peoples even though there are no laws and regulations that specifically regulate including sea tribes, the existence of the sea tribe community in Lingga Regency can be proven administratively with the issuance of Lingga Regency Regional Regulation No. 4 of 2022 concerning the empowerment of sea tribe communities. Keywords: Legal Protection, Sea Tribe Community, Recognition, Customary Rights, Regional Regulations.