ANALISIS YURIDIS TANGGAPAN TERTULIS PEMBATALAN KONSER “BTOB FANCON [OUR DREAM] IN JAKARTA” SEBAGAI ADDENDUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

JURIDICAL ANALYSIS OF THE WRITTEN RESPONSE TO THE CANCELLATION OF THE CONCERT “BTOB FANCON [OUR DREAM] IN JAKARTA” AS AN ADDENDUM IN THE SALE AND PURCHASE AGREEMENT

Pembatalan sepihak konser “BTOB FANCON [OUR DREAM] IN JAKARTA” oleh PT Seraph Entertainment telah menimbulkan kerugian bagi para konsumen. Kejadian ini memunculkan kewajiban hukum bagi pihak promotor untuk memberikan ganti rugi atas harga tiket yang telah dibayarkan. Dalam tanggapan tertulisnya, PT Seraph Entertainment menyatakan akan menyediakan mekanisme pengembalian dana sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, mekanisme pengembalian yang dijanjikan tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Peneliti memiliki tujuan untuk menganalisis apakah Tanggapan Tertulis tersebut dapat dianggap sebagai addendum perjanjian serta bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pembeli tiket melalui prespektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Tanggapan Tertulis dari PT Seraph Entertainment merupakan bentuk penawaran perubahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian jual beli tiket, namun tidak otomatis menjadi addendum yang mengikat kecuali disetujui pembeli melalui penyerahan Surat Pernyataan Kesediaan Refund. Pembatalan sepihak ini dapat melahirkan dua bentuk tanggung jawab hukum: Perbuatan Melawan Hukum bagi pembeli yang menolak perubahan (tidak mengirimkan Surat Pernyataan Kesediaan Refund), dan wanprestasi bagi pembeli yang menerima perubahan (mengirimkan Surat Pernyataan Kesediaan Refund). Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi di Pengadilan atau diluar pengadilan yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kedua opsi ini bersifat independen dan eksklusif, sehingga para pihak harus memilih salah satu upaya hukum yang paling relevan.

Kata Kunci: Addendum, Penawaran, Upaya Hukum