Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui satu Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sistem layanan perizinan yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah serta memberi kepastian. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di Kabupaten Nganjuk yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara mendalam dan menganalisis Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk sudah dijalankan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi yang tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Penggunaan sistem perizinan berusaha melalui OSS mengakibatkan masyarakat takut salah input data terkait berkas-berkas yang dibutuhkan sehingga masih banyak masyarakat Nganjuk sebagai calon pelaku usaha perseorangan yang langsung mendatangi DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dalam mengurus perizinan berusaha. Sumber daya manusia ditingkat dinas sudah cukup memadai dalam pelaksanaanya. Fasilitas pendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk cukup baik yaitu terdiri dari komputer, printer dan jaringan internet, namun selama pelaksanaan pelayanan terkadang jaringan internet mengalami eror atau koneksi buruk. Pada aspek disposisi, pengangkatan birokrasi dilakukan berdasarkan surat tugas Kepala Dinas. Tidak ada insentif yang didapatkan oleh pelaksana Pelayanan Perizinan Berusaha OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk. Struktur birokrasi sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Melalui pelayanan OSS, manfaat yang diberikan yaitu DPMPTSP dapat dengan mudah mengakses perizinan berusaha langsung dalam satu hari selesai.

Pada pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk saran yang diberikan yaitu pada sosialisasi untuk menambahkan kegiatan pendampingan pelatihan akses perizinan agar masyarakat bisa menerapkan atau mempraktekkan sendiri cara-cara mengurus perizinan berusaha melalui OSS dimana pun dan kapan pun.

Kata Kunci: Implementasi, Online Single Submission (OSS)

In the context of accelerating and increasing investment and business, a Government Regulation Number 24 of 2018 concerning the Licensing of Business Services is Integrated Electronically. Based on this policy, all business licensing services are integrated by the center through an Electronic Licensing System Online Single Submission (OSS). OSS is a licensing service system that aims to simplify business licensing and create a model of integrated licensing services that is fast, inexpensive and provides certainty. PTSP services to the Central Government and Regional Governments are enhanced to be more efficient, serviceable and modern. Nganjuk Regency's One-Stop Integrated Investment and Service Office (DPMPTSP) is one of the regional government apparatus in Nganjuk Regency that implements a one-stop service system as a service agency that is specifically tasked with providing licensing services that directly intersect with the community, one of which is Business Licensing Services through OSS. The purpose of this study is to describe in depth and analyze the Implementation of Electronic Single Submission (OSS) Integrated Business Licensing Services at the Nganjuk District Investment and One-Stop Service Office (DPMPTSP). This type of research is descriptive with a qualitative approach. The focus of the study consisted of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection techniques are interview techniques, observation and documentation that are analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman, including data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Implementation of Integrated Entrepreneurial Licensing Services in Electronic Online Single Submission (OSS) at the Nganjuk District One-Stop Integrated Service and Investment Services (DPMPTSP), however, there are still obstacles in the delivery of information that is not fully acceptable to the community. The use of a business licensing system through OSS resulted in the public being afraid of incorrect data input related to the files needed so that there were still many Nganjuk people as prospective individual business people who directly went to Nganjuk Regency DPMPTSP in managing business permits. Human resources at the service level are quite adequate in its implementation. Supporting facilities for the implementation of licensing services through OSS in Nganjuk Regency DPMPTSP are good, which consists of computers, printers and internet networks, but during the implementation of services sometimes the internet network experiences errors or bad connections. In the aspect of disposition, the appointment of the bureaucracy is carried out based on the letter of duty of the Head of Service. There were no incentives obtained by the executors of the OSS Business Licensing Service at Nganjuk Regency DPMPTSP. The bureaucratic structure has been carried out in accordance with the main tasks and functions that exist. Through OSS services, the benefits provided, namely DPMPTSP, can easily access licensing, trying to directly complete one day.

In the implementation of the Online Single Submission (OSS) Licensing Service at Nganjuk Regency DPMPTSP, suggestions were given on socialization to add assistance licensing training activities so that the community could implement or practice its own ways of managing business licenses through OSS wherever and whenever.

Keywords: Implementation, Online Single Submission (OSS)