Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya

IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE SYSTEM OF ACCOUNTABILITY FOR PERFOMANCE OF GOVERNMENT INSTITUTION IN THE REGIONAL SECRETARIAT SURABAYA CITY

Pelaporan kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP merupakan bentuk tanggung jawab instansi pemerintah kepada pemerintah pusat atas capaian kinerja selama satu tahun. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah, wajib menerapkan SAKIP. Pelaksanaan SAKIP didasari oleh perencanaan strategis yang diatur dalam regulasi tersebut dan diperkuat melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi terperinci mengenai implementasi SAKIP secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam konteks pelaporan kinerja. Teori yang digunakan mengacu pada model implementasi Edward III, yang menyoroti empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SAKIP sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, sumber daya seperti keterlibatan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan kewenangan yang dimiliki memainkan peran penting dalam pelaksanaan program ini. Disposisi, termasuk pemahaman, komitmen, dan persepsi positif terhadap kebijakan, juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Struktur birokrasi yang terorganisir dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas memastikan pelaksanaan SAKIP berjalan sesuai aturan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti penyajian informasi yang kurang lengkap, sehingga mengurangi kualitas dan relevansi pelaporan kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya yang optimal dan disposisi yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengelolaan sumber daya manusia dan penguatan pemahaman kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Performance reporting through the Government Agency Performance Accountability System is a form of responsibility from government agencies to the central government for their achievements over the course of one year. Based on Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, every government agency, including regional apparatus, is required to implement this system. The implementation is grounded in strategic planning as outlined in the regulation and is further reinforced by Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluations are conducted to obtain detailed information regarding the overall execution of the system. This study aims to describe the implementation of the Government Agency Performance Accountability System at the Regional Secretariat of Surabaya City in the context of performance reporting. The theory used in this research refers to Edward III’s implementation model, which highlights four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method applied is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation to provide a comprehensive overview. The results indicate that effective communication plays a crucial role in supporting the successful implementation of the system according to the predetermined targets. In addition, resources such as human resource involvement, availability of facilities, and the authority granted play a significant role in ensuring proper execution. Disposition, including understanding, commitment, and a positive perception of the policy, also serves as a key factor in achieving success. A well-organized bureaucratic structure, supported by clear Standard Operating Procedures, ensures that the system is carried out in accordance with the applicable regulations. However, there are still challenges in its implementation, such as incomplete information presentation, which affects the relevance and quality of performance reporting. This study concludes that the success of the system’s implementation is influenced by effective resource management and supportive disposition. Therefore, it is recommended to enhance human resource management and strengthen policy understanding to improve the effectiveness of the Government Agency Performance Accountability System at the Regional Secretariat of Surabaya City.