ANALISIS PROBLEMATIK SURAT EDARAN BUPATI TULUNGAGUNG TERKAIT PENGATURAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

PROBLEMATIC ANALYSIS OF THE CIRCULAR LETTER OF THE REGENT OF TULUNGAGUNG
REGARDING ARRANGEMENTS FOR CORONA VIRUS DISEASE MANAGEMENT 2019 (COVID-19)

Penanganan Covid-19 yang harus segera selesai haruslah dibuat sebuah penanganan khusus. Keadaan mendesak mengharuskan dibuat sebuah peraturan yang mengikat dalam keadaan penanganan Covid-19 dengan sangat cepat. Pemerintah Kabupten Tulungagung menerbitkan Surat Edaran, terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permasalahannya Surat Edaran yang bersifat peraturan kebijakan hanya dapat mengatur  kedalam tidak untuk masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Surat Edaran yang diterbitkan bupati sebagai diskresi dalam penanganan Covid-19 dengan mengatur jam malam masyarakat, dan mengetahui akibat hukum diterbitkannya surat edaran oleh bupati dalam penanganan Covid-19. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menujukkan Surat Edaran yang dikeluarkan dikategorikan sebagai sebuah beleidsregel (peraturan kebijaksanaan). Surat edaran ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan juklak, juknis, nota dinas, pengumuman, pedoman dan istilah lain yang sejenis. Beleidsregel mirip dengan regeling, akan tetapi ia tidak ditujukan/ mengikat secara umum kepada masyarakat dan hanya mengikat internal suatu lembaga. Sehingga pengaturan terkait PSBB didaerah Tulungagung terkait pelaksanaan jam malam kepada seluruh pelaku usaha besar maupun UMKM menjadi kurang produktif. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerindah Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dianggap sebagai diskresi. Hal tersebut dikarenakan seharusnya ada mekanisme lain yang dibentuk untuk dapat mengatur masyarakat yakni melalui pembentukan Peraturan Daerah bersama DPRD Kabupaten Tulungagung.

Handling Covid-19 which must be completed immediately must be made a special treatment. The urgent situation requires that a binding regulation be made in the situation of handling Covid-19 very quickly. The Tulungagung Regency Government issued a Circular regarding the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB). The problem is that the Circular which is a policy regulation can only regulate it, not for the wider community. This study aims to determine the function of the Circular issued by the regent as discretion in handling Covid-19 by regulating the community curfew, and to find out the legal consequences of issuing a circular letter by the regent in handling Covid-19. The research method used is a normative juridical type, using a statutory approach and a concept approach. The results of the study show that the Circular issued is categorized as a beleidsregel (policy regulation). This circular has the same legal status as operational guidelines, technical guidelines, official notes, announcements, guidelines and other similar terms. Beleidsregel is similar to regeling, but it is not intended/binding in general to the community and only binds internally to an institution. So that the regulation related to PSBB in the Tulungagung area related to the implementation of the curfew for all large business actors and MSMEs is less productive. The Circular issued by the Regional Government of Tulungagung Regency can be considered as a discretion. This is because there should be another mechanism established to be able to regulate the community, namely through the establishment of a Regional Regulation with the Regional House of Representatives of Tulungagung Regency.