ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBAYARAN GANTI RUGI SEBESAR SETENGAH SISA UPAH SAMPAI BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

JURIDICAL ANALYSIS ON THE PAYMENT OF HALF THE REMAINING WAGE INDEMNITY UNTIL THE END OF A CERTAIN TIME EMPLOYMENT AGREEMENT

Putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/Pdt.Sus-PHI/2018 mengenai pembayaran ganti rugi sebesar setengah sisa upah sampai berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tidak sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat ketentuan bahwa pihak yang melakukan PHK sebelum berakhirnya PKWT maka pihak tersebut berkewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang lain sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PKWT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung mengenai pembayaran ganti rugi sebesar setengah sisa upah sampai berakhirnya PKWT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menganalisis langkah eksaminasi sebagai upaya menguji secara ilmiah putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 778 K/Pdt.Sus-PHI/2018 mengenai pembayaran ganti rugi sebesar setengah sisa upah sampai berakhirnya PKWT tidak tepat, karena pengusaha hanya dibebankan ganti rugi sebesar setengah sisa upah sampai berakhirnya PKWT yang semestinya ganti rugi tersebut sebesar sisa upah sampai berakhirnya PKWT. Pengambilan putusan tersebut dikarenakan pertimbangan mengenai aksi mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh para pekerja, serta mengenai PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Prima Coal Chemical. Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tersebut tidak berdasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan putusan tersebut tidak menyebut dengan jelas pasal yang digunakan sehingga putusan ini memiliki kekurangan karena tidak berdasarkan pada asas putusan pengadilan.

Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dilakukan langkah eksaminasi publik yang dapat diajukan oleh pihak berperkara yaitu pekerja yang mengalami PHK sepihak di PT Prima Coal Chemical melalui lembaga eksaminasi. Demi terciptanya rasa keadilan, hakim sebaiknya memberi sanksi bagi kedua belah pihak yang berperkara yaitu dengan cara memisahkan putusannya berupa sanksi untuk PT PCC dan sanksi untuk pihak mengingat kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha telah melakukan kesalahan. Eksaminasi dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan ilmiah khususnya dilingkup Fakultas Hukum di setiap Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Indonesia dengan melibatkan peran aktif mahasiswsa dan para dosen berupa layanan konsultan hukum, penulisan karya ilmiah hingga pelayanan eksaminasi dalam bentuk kelembagaan.

Kata kunci: PKWT, PHK, ganti rugi, eksaminasi

The Supreme Court's Decision Number 778 K/PDT. SusPHI/2018 regarding the payment of half the remaining wage indemnity until the expiry of the specified time work agreement (PKWT), not in accordance with article 62 of Law Number 13 of 2003 on employment which contains the provisions that parties who conduct termination of employment (PHK) prior to the end of the PKWT then the party shall be obliged to pay indemnity to the other party of wages of workers to the deadline for expiry of the period of the PKWT. The research aims to analyse the Supreme Court's decision on the payment of half the remaining wages for compensation to the end of the PKWT based on prevailing laws and regulations, and to analyse the examination measures as a scientific attempt to test the decision. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a case approach.

The results showed that the judges consideration in the Supreme Court's Decision Number 778 K/PDT. Sus-PHI/2018 regarding the payment of half the remaining indemnity for the expiry of the PKWT is not appropriate, because the entrepreneur is only charged with the remaining half of the wage until the end of the PKWT. The decision was taken due to consideration of the illegal strike action undertaken by the workers, as well as on the unilateral termination of employment conducted by PT Prima Coal Chemical. The Supreme Court judge in making such decision is not based on article 62 of Law Number 13 of 2003 on employment and the decision does not clearly refer to the article used so that this decision has a deficiency because it is not based on the principle of court judgment.

The decision of the Supreme Court can be done by public examination measures that can be submitted by the litigants, i.e. workers who are experiencing termination of unilateral employment in PT Prima Coal Chemical through an examethination agency. In order to create a sense of fairness, judges should sanction both parties by means of separating the its verdict of sanctions for PT PCC and sanctions for parties to remember both the workers and entrepreneurs have made mistakes. The exposition can be used as one of the scientific activities, especially in the Faculty of Law, in every state and private universities in Indonesia by involving the active role of students and lecturers in the form of legal consultant services, writing papers to the service of an institutional form.

Keywords: PKWT, termination of employment, indemnity, examination