COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM INOVASI LAYANAN : Studi Pada Dukcapil 

Kabupaten Madiun Dengan PT POS Indonesia Dalam Program ANDOK (Antar Dokumen 

Kependudukan) di Kabupaten Madiun

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN SERVICE INNOVATION: A Study on Dukcapil Madiun Regency with PT POS Indonesia in the ANDOK Program (Population Document Delivery) in Madiun Regency

        Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Madiun merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Disdukcapil Kabupaten Madiun mengembangkan sejumlah inovasi, salah satunya adalah layanan ANDOK. Layanan ANDOK merupakan bentuk inovasi berbasis kolaborasi yang berfokus pada pengiriman dokumen administrasi kependudukan melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil menggandeng PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Madiun sebagai mitra kolaboratif.

         Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme collaborative governance antara Dukcapil Kabupaten Madiun dengan PT Pos Indonesia pada inovasi layanan ANDOK. Subjek penelitian terdiri dari Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Madiun dan Bidang Manajemen Kurlog PT Pos KCU Madiun sebagai pelaksana kolaborasi, serta masyarakat pengguna layanan ANDOK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan mekanisme Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Bryson, Crosby, dan Stone (2006). Lima tahap mekanisme kolaborasi adalah kondisi awal, komponen proses, struktur dan tata kelola, kontingensi dan kendala, hasil dan akuntabilitas. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

         Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi dalam pelaksanaan layanan ANDOK berlangsung dengan baik dan telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Kedua institusi memiliki kesamaan visi, misi, serta latar belakang, dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui kerja sama ini. Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat berlangsung lancar, baik melalui jalur formal maupun informal. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Setiap aktor memiliki peran yang jelas, sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman (MoU). Kolaborasi ini dijalankan secara transparan dan mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada masyarakat. Meskipun demikian, ditemukan kelemahan dalam aspek perencanaan anggaran, yang menyebabkan layanan ANDOK terhenti setiap pertengahan tahun akibat keterbatasan dana.

Kata kunci : Collaborative Governance, Mekanisme, ANDOK  

        The Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Madiun Regency is a Regional Apparatus Organization (OPD) responsible for delivering public services in the field of population administration and civil registration. In an effort to improve service quality, Disdukcapil Madiun has developed several innovations, one of which is the ANDOK service. ANDOK is a collaborative-based service innovation focused on the delivery of population documents in partnership with PT Pos Indonesia. In its implementation, Disdukcapil collaborates with the Main Branch Office (KCU) of PT Pos Indonesia in Madiun as its collaborative partner. 

        This study aims to examine the mechanism of collaborative governance between Disdukcapil Madiun Regency and PT Pos Indonesia in the ANDOK service innovation. The research subjects consist of the Population Registration Division of Disdukcapil Madiun Regency and the Logistics Management Division of PT Pos KCU Madiun as the implementing parties, as well as members of the public who use the ANDOK service. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The theoretical framework is based on the collaborative governance mechanism proposed by Bryson, Crosby, and Stone (2006), which consists of five stages: initial conditions, process components, structure and governance, contingencies and constraints, and outcomes and accountability. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification.

        The findings show that the collaboration mechanism in the implementation of the ANDOK service runs effectively and meets the established indicators. Both institutions share a common vision, mission, and background, and demonstrate a strong commitment to improving effective and efficient public service delivery through this collaboration. Communication between stakeholders flows smoothly through both formal and informal channels. Decision making is carried out through deliberation to achieve consensus. Each actor has a well-defined role, as outlined in the memorandum of understanding (MoU). The collaboration is conducted transparently and has achieved a high level of public satisfaction. However, a weakness was found in budget planning, resulting in the suspension of the ANDOK service each mid-year due to budget constraints.

Keywords: Collaborative Governance, Mechanism, ANDOK