ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUBLIKASI PUTUSAN DALAM WEBSITE MAHKAMAH AGUNG YANG MENCANTUMKAN DATA OPTIK BERMUATAN KESUSILAAN

(Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk)

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT ON THE PUBLICATION OF JURISDICTIONS IN THE WEBSITE OF THE SUPREME COURT THAT INCLUDE OPTICAL DATA CONTAINED ABOUT PRIVILITY

(Decision Number 259/Pid.Sus/2020 PN Plk)

Mahkamah Agung dalam melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik atau transparasi memiliki wewenang memuat salinan putusan ke dalam situs website milik Mahkamah Agung. Pemuatan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk terkait Perkara Tindak Pidana Kesusilaan lebih tepatnya pornografi balas dendan (revenge porn) yang dilakukan oleh terdakwa Alex Harto Bin Handil Alm. ke dalam situs Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mekanisme yang harus mengaburkan informasi terkait identitas saksi dalam perkara tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana menurut UU saksi korban yang harus dilindungi identitasnya dan perkara dalam persidangan yang dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Keputusan tersebut Biro Hukum dan Humas yang bertanggungjawab mengelola situs website seharusnya melakukan pengaburan data optik yang bermuatan kesusilaan dan identitas korban.

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap publikasi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan ke dalam website Mahkamah Agung telah sesuai Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 serta untuk mengalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul terhadap publikasi putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakna merupakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi putusan ke dalam situs Mahkamah Agung dalam perkara kesusilaan yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan dengan tidak mengaburkan foto serta identitas saksi perlu memperhatikan peraturan yang berlaku dan bentuk pertanggungajawaban yang timbul merupakan vicarious liability karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas informasi merupakan kesalahan korporasi dimana Mahkamah Agung sebagai badan hukum publik dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kesalahan seseorang yang memiliki hubungan kerja.

Kata kunci: Publikasi Putusan, Website Mahkamah Agung, Kesusilaan

            The Supreme Court in carrying out information disclosure to the public or transparency has the authority to post a copy of the decision on the website of the Supreme Court. Loading a Copy of the Judgment of the Palangka Raya District Court Number 259/Pid.Sus/2020 PN Plk related to the Criminal Act of Decency Case, more precisely revenge committed by the defendant Alex Harto Bin Handil Alm. the Supreme Court website is not in accordance with the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 1-144/KMA/SK/I/2011 of 2011 concerning Guidelines for Information Services in Courts. Mechanisms that must obscure information related to the identity of witnesses in cases of criminal acts of decency, domestic violence, the Supreme Court website is not in accordance with the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 1-144/KMA/SK/I/2011 of 2011 concerning Guidelines for Information Services in Courts. Mechanisms that must obscure information related to the identity of witnesses in cases of criminal acts of decency, domestic violence,  criminal acts according to the law on victim witnesses that must be protected by their identity and cases in trials conducted behind closed doors. Based on this decision, the Law and Public Relations Bureau responsible for managing the website should obscure optical data that is charged with decency and the identity of the victim.

This study aims to analyze law enforcement against the issuance of the Palangka Raya District Court Decision Number 259/Pid.Sus/2020 PN Plk which contains optical data containing morals on the Supreme Court website according to the KMA Decision Number 1-144/KMA/SK/I/2011 and analyzes forms of criminal liability arising from the issuance of the decision. The research method in this research is sociological juridical law. The data used is qualitative data sourced from primary data and secondary data.

The results of the study indicate that the publication of decisions on the Supreme Court's website in cases of decency arising from data taken from morality by not looking at photographs and witnesses need to pay attention to what is in effect and the form of coverage that arises because mistakes made by information officers are corporate mistakes where the Supreme Court as a public legal entity can be held accountable for the mistakes of someone who has an employment relationship.

Keywords: Publication of Decisions, Website of the Supreme Court, Moralit