Implementasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) Di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro

Implementasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) Di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro

Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Secara jangka panjang PKH bertujuan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dan untuk jangka pendek PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan KPM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program PKH di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Program PKH di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Bentuk penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada 4 orang informan. Hasil penelitian yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa implementasi program PKH Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan dengan baik meskipun masih dijumpai beberapa hambatan dalam proses implementasinya. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi PKH di Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro adalah Tidak konsistennya pembuat kebijakan dalam menetapkan keputusan, kurangnya sumber daya manusia berdasarkan kuantitas maupun kualitas, sangat minimnya anggaran yang dianggarkan oleh Pemda untuk mendukung Pelaksanaan Program, sehingga berdampak pada fasilitas yang tidak memadai dan tidak adanya insentif yang diberikan kepada pendamping. Dari hasil penelitian tersebut disarankan beberapa hal yaitu (1) Pembuat kebijakan agar lebih konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, (2) Menambah dan meningkatkan kompetensi Pendamping. (3) Menambah sumber daya anggaran agar tersedia fasilitas yang memadai dan adanya insentif pendamping. (4) Pendamping harus terus mengawal pemanfaatan bantuan PKH agar hasilnya memberi manfaat yang tepat bagi peserta PKH. (5) Agar lebih banyak menciptakan Program–program kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan

The Family Hope Program (PKH) based on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 is a conditional social assistance program for a poor and vulnerable family/person registered in the Integrated Social Welfare Data (DTKS) program for handling the poor, processed by the Center for Data and Information Social Welfare and designated as PKH beneficiary families. In the long term, PKH aims to break the poverty chain and in the short term, PKH aims to improve living standards, create behavioral changes and self-sufficiency of KPM through access to education, health and social welfare services, reduce expenditure burdens and increase KPM income. This study aims to identify and analyze the Implementation of the PKH Program Policy in Beji Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency and to identify and analyze the factors that become obstacles to the implementation of the PKH Program Policy in Beji Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency. The form of this research is a descriptive research method with a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation and literature studies. Interviews were conducted with 4 informants. The research results obtained by the researchers indicate that the implementation of the PKH program policies in Beji Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency has been going well although there are still some obstacles in the implementation process. The inhibiting factors in the implementation of PKH in Beji Village, Kedewan District, Bojonegoro Regency are the inconsistency of policy makers in making decisions, the lack of human resources based on quantity and quality, very little budget budgeted by the Regional Government to support program implementation, resulting in inadequate facilities. inadequate and there are no incentives given to assistants. From the results of this research, several things are suggested, namely (1) Policy makers to be more consistent with the provisions that have been set, (2) Adding and increasing the competence of Assistants. (3) Adding budgetary resources to provide adequate facilities and accompanying incentives. (4) Facilitators must continue to oversee the use of PKH assistance so that the results provide the right benefits for PKH participants. (5) In order to create more activity programs that empower the community.

Keywords: Implementation, Family Hope Program