KAJIAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA ANAK BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NO.294 K/PID/2016)

JUDICIAL STUDY OF THE APPLICATION OF CHILD CRIMINAL PROCEDURE LAW BASED ON THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (VERDICT STUDY NO.294 K/PID/2016)

Proses beracara tindak pidana Anak dilaksanakan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan dasar hukum Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA yang bertujuan untuk menjunjung keadilan restoratif. Pemeriksaan perkara tindak pidana anak dilaksanakan dengan hukum acara pidana anak berdasarkan UU SPPA. Serta eksaminasi ketepatan penerapan hukum acara dalam putusan No. 294 K/PID/2016 yang menerapkan hukum acara biasa pada terdakwa yang berumur 17 (tujuh belas) tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara yang diterapkan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta mengeksaminasi ketepatan hukum acara penuntutan dalam putusan No. 294 K/PID/2016. Metode penelitian dengan kajian yuridis normatif terkait proses beracara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta eksaminasi penerapan hukum acara penuntutan oleh penuntut umum dalam putusan No. 294 K/PID/2016. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai acuan. Berdasarkan  pasal 1 angka 3 UU SPPA, definisi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan sesorang yang berumur 12 tahun tetapi belum  berumur 18 tahun, diperiksa dengan hukum acara pidana anak dengan berdasarkan ketentuan beracara hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA dengan dasar hukum pasal 16 UU SPPA. Dalam pasal 20 UU SPPA, terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 tahun, tetapi di ajukan dalam persidangan telah berumur 18 tahun, tetapi belum berumur 21 tahun, maka sidang dilaksanakan dengan sidang anak. Terkait tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun, berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU SPPA anak pelaku tindak pidana di kembalikan ke orang  tua / Wali, atau ikut dalam program pendidikan atau LPKS yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, baik di tingkat daerah maupun nasional. Selanjutnya eksaminasi penuntutan terhadap terdakwa dalam putusan No. 294 K/PID/2016 menghasilkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum acara terhadap anak pelaku berumur 17 (tujuh belas) tahun yang seharusnya diproses dengan hukum acara pidana anak. Maka, saran peneliti kepada aparat penegak hukum yaitu adanya koordinasi antara Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan tindak pidana anak, serta adanya pengawasan internal kejaksaan terhadap para jaksa yang memeriksa perkara tindak pidana anak terkait ketepatan penerapan hukum acara dalam penuntutan perkara tindak pidana anak untuk menjamin ketepatan penerapan hukum acara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak,  Hukum Acara Pidana Anak, Anak Berkonflik Dengan Hukum.

The proceedings for juvenile criminal offenses are carried out based on the Child Criminal Justice System on the basis of Law No. 11/2012 concerning the Child Criminal Justice System, hereinafter referred to as SPPA Law which aims to uphold restorative justice. Examination of child criminal cases is carried out under the criminal procedure law for children based on the SPPA Law. And the examination of the accuracy of the application of procedural law in decision No. 294 K / PID / 2016 which applies the ordinary procedural law to the defendant who is 17 (seventeen) years old. This study aims to analyze the application of procedural law that is applied to criminal cases committed by children as well as examining the appropriateness of the prosecution procedural law in decision No. 294 K / PID / 2016. The research method with normative juridical study related to the proceedings in the examination of criminal cases conducted by children as well as the examination of the application of the prosecution procedural law by the public prosecutor in decision No. 294 K / PID / 2016. The study was conducted using a legal approach and case approach and used primary, secondary and tertiary legal materials as a reference. Based on article 1 number 3 of the SPPA Law, the definition of a child in conflict with the law is a person who is 12 years old but not yet 18 years old, examined with a child criminal procedure law based on the provisions of the criminal procedure law unless otherwise stipulated in the SPPA Law on the basis of article 16 SPPA Law. In article 20 of the SPPA Law, related to criminal cases committed by children who are not yet 18 years old, but submitted in the trial are 18 years old, but not yet 21 years old, then the hearing is held with the trial of the child. Regarding criminal offenses committed by children who are not yet 12 years old, based on article 21 paragraph (1) of the SPPA Act, children who have committed crimes are returned to their parents / guardians, or participate in educational programs or LPKS that carry out social welfare programs, both at the regional level and national. Furthermore the examination of the prosecution of the defendant in decision No. 294 K / PID / 2016 resulted in a mistake in the application of procedural law against 17 (seventeen) year old offenders who should have been processed with child criminal procedural law. So, the researcher's suggestion to law enforcement officials is the coordination between the Republic of Indonesia National Police Institution, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia in examining child crimes, as well as the prosecutor's internal supervision of prosecutors who examine cases of child crime related to accuracy the application of procedural law in the prosecution of child criminal cases to ensure the accuracy of the application of procedural law within the Indonesian Attorney General's Office..

Keywords: Criminal Justice System for Children, Criminal Procedure for Children, Children in Conflict with Law.