Analisis Yuridis Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi Tidak Diikuti Dengan Penutupan Perusahaan Yang Disebabkan Perusahaan Mengalami Kerugian

Pemutusan hubungan kerja(PHK) merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh pekerja. Pengaturan mengenai syarat-syarat perusahaan dalam melakukan PHK dan hak-hak yang dimiliki pekerja saat terkena PHK diatur dalam Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(UU Ketenagakerjaan).  Pengaturan dan penjelasan lebih lanjut terkait UU Ketenagakerjaan khususnya tentang PHK dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja(PP 35/2021). PP 35/2021 hadir untuk membantu mencegah dan menangani permasalahan terkait dengan PHK, tetapi kenyataannya pada Pasal 36 huruf b PP 35/2021 terdapat ketidakjelasan pasal. Persoalannya adalah apa makna frasa “efisiensi tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian” dari pasal tersebut? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi PHK dengan alasan tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna frasa tersebut, serta untuk mengetahui upaya hukum pekerja saat di PHK dengan alasan pasal tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan kata dalam frasa tersebut. Jika ditinjau dari segi ilmu ekonomi dan bisnis pada bagian penjelasan pasal tersebut dapat disebutkan bahwa salah satu langkah yang digunakan perusahaan untuk mengurangi pemborosan sumber daya untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dengan cara mengurangi jumlah pekerja yaitu dengan menjatuhkan PHK tanpa perlu adanya penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Upaya hukum guna menyelesaikan perselisihan terkait PHK ada pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu melakukan perundingan dengan para pihak.

Kata kunci: PHK, Efisiensi, Upaya Hukum

Termination of employment (PHK) is a problem that is often faced by workers. Regulations regarding the conditions for companies to carry out layoffs and the rights that workers have when they are laid off are regulated in the Republic of Indonesia Law Number 13 of 2003 concerning Labour (Labour Law). Further arrangements and explanations related to the Labour Law, especially regarding layoffs, are explained in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment Relations (PP 35/2021). PP 35/2021 is here to help prevent and deal with problems related to layoffs, but in fact in Article 36 letter b of PP 35/2021 there is an unclear article. The problem is what does the phrase "efficiency not followed by closing the company because the company suffers a loss" from the article? What legal remedies can be taken when a layoff occurs for this reason? The purpose of this study was to find out the meaning of the phrase, as well as to find out the legal remedies of workers when they were laid off on the grounds of the article. The results of this study indicate that there is ambiguity in the words in the phrase. If viewed from an economic and business perspective, in the explanation section of the article, it can be stated that one of the steps used by the company to reduce wastage of resources to maintain the company's sustainability is by reducing the number of workers, namely by dropping layoffs without the need for company closure due to the company experiencing losses. in any form. Legal efforts to resolve disputes related to layoffs are in the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, namely conducting negotiations with the parties.

Keywords: Layoffs, Efficiency, Legal Effort