Problematika Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa pada Sektor Jasa Keuangan Melalui Arbitrase

Problems of the Authority of the Consumer Dispute Settlement Agency in Resolving Disputes in the Financial Services Sector through Arbitration

BPSK menerima banyak aduan mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, putusan BPSK melalui arbitrase mengenai sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang diajukan keberatan pada Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen di sektor keuangan melalui arbitrase serta  menganalisis mengenai akibat hukum atas Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 dengan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah pertama, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan melalui arbitrase berdasarkan jenis sengketa atau perkaranya. Kedua, akibat hukum Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 terhadap kewenangan BPSK adalah sengketa yang timbul akibat wanprestasi tidak tunduk dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK serta tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK. Penulis dapat memberikan saran yaitu BPSK seharusnya tidak menerima pengaduan dan menangani perkara yang sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Konsumen seharusnya memperhatikan materi atau muatan dari aduannya sebelum mengadukannya kepada BPSK, sehingga apabila sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan sebaiknya diperkarakan melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. Pelaku usaha sektor jasa keuangan juga seharusnya menyampaikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya pada konsumennya yaitu melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK.

Kata Kunci: Kewenangan, BPSK, Sengketa Keuangan, Arbitrase.

BPSK received many complaints about disputes in the financial services sector. However, the BPSK decision through arbitration regarding consumer disputes in the financial services sector was objected to the District Court until the Supreme Court was finally overturned by the Supreme Court. This study aims to analyze the authority of BPSK in handling consumer disputes in the financial sector through arbitration and to analyze the legal consequences of the Supreme Court Decision No 27 K / Pdt.Sus / 2013 with the authority of BPSK in handling disputes in the financial services sector through arbitration. This research uses a normative legal research type with several research approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The conclusion of this research is that first, BPSK does not have the authority to handle disputes in the financial services sector through arbitration based on the type of dispute or case. Second, the legal consequence of the Supreme Court Decision No.27 K / Pdt.Sus / 2013 on the authority of BPSK is that disputes arise as a result of defaults that do not comply with the provisions contained in the UUPK and are not included in the authority of BPSK. The author can provide advice that BPSK should not accept complaints and handle disputes regarding disputes in the financial services sector. Consumers should pay attention to the material or content of their complaints before submitting them to BPSK, so that if the dispute is about a dispute in the financial services sector, it should be brought to justice through the District Court or LAPS OJK. Business actors in the financial services sector should also submit information regarding the settlement of disputes that has been previously agreed upon to their consumers, namely through the District Court or LAPS OJK.

Keywords: Authority, BPSK, Financial Disputes, Arbitration.