PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA DESA PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA X KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL CHARGES PERFORMED BY THE VILLAGE COMMITTEE ON COMPLETE SYSTEMIC LAND REGISTRATION IN VILLAGE X DUDUKSAMPEYAN DISTRICT GRESIK REGENCY 

Segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas, pungutan tersebut termasuk perbuatan pungutan liar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pungutan liar termasuk dalam tindakan melawan hukum sebagai salah satu bentuk tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan menganalisis seperti apa penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum pada kasus pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Gresik serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum pungutan liar dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan beberapa warga Desa X yang mengalami pungutan liar tersebut, dan beberapa aparat penegak hukum. Sedangkan data sekunder dari buku maupun referensi dari penelitian terdahulu. Selanjutnya data dikumpulkan dan melakukan analisis data dengan melakukan reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.Hasil  penelitian  yang dicapai menunjukkan  bahwa upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Gresik masih belum optimal karena terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukuum dan perbuatan pungutan liar pun masih terjadi di wilayah hukum Kabupaten Gresik              
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tidak Pidana, Pungutan Liar 

All forms of unofficial levies that do not have a clear legal basis, these levies include illegal levies as regulated in Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Illegal Sweeping Clear Task Force. Illegal levies are included in acts against the law as a form of criminal act of gratification committed by the Village Apparatus which is the State Civil Apparatus. This study aims to find out and analyze what kind of law enforcement is carried out by law enforcement officers in the case of illegal levies in the Complete Systematic Land Registration program in Gresik Regency and to find out and analyze the factors that become obstacles in efforts to enforce the illegal levies law in the Complete Systematic Land Registration program. in X Village, Sittingsampeyan District, Gresik Regency. This research uses a qualitative research type using primary data and secondary data. Primary data was obtained from informants from several residents of Village X who experienced the illegal levies, and several law enforcement officers. While secondary data from books and references from previous research. Furthermore, data is collected and performs data analysis by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that law enforcement efforts by law enforcement officers in Gresik Regency are still not optimal because there are several factors that become obstacles in law enforcement efforts and Illegal levies are still happening in the jurisdiction of Gresik Regency

Keywords: Penegakan Hukum, Tidak Pidana, Pungutan Liar