MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELLUI MUSYAWARAH TINGKAT RT DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM DI DESA BIBIS, KECAMATAN SUKOMORO, KABUPATEN MAGETAN

THE MECHANISM OF CRIMINAL OFFENSE RESOLUTION THROUGH RT LEVEL DELIBERATIONS VIEWED FROM LEGAL CERTAINTY IN BIBIS VILLAGE, SUKOMORO DISTRICT, MAGETAN REGENCY

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah tingkat RT hingga Rumah Rembug di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, serta kepastian hukum bagi korban yang perkaranya diselesaikan melalui jalur tersebut dibandingkan jalur formal berdasarkan KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di Desa Bibis dimulai dari musyawarah tingkat RT, dan bila belum ada kesepakatan, dilanjutkan ke Rumah Rembug di balai desa yang difasilitasi perangkat desa, dengan hasil berupa permintaan maaf atau ganti rugi. Meski mencerminkan nilai kekeluargaan, kepastian hukum bagi korban masih terbatas karena minimnya pencatatan administratif, sebagaimana terlihat dari arsip berita acara yang terakhir tercatat pada 2018, sehingga perlindungan hak korban belum sepenuhnya terjamin dibandingkan jalur formal KUHAP.

This study discusses the mechanism for resolving criminal offenses through deliberations from the RT level to the Rumah Rembug (community discussion forum) in Bibis Village, Sukomoro District, Magetan Regency, as well as the legal certainty for victims whose cases are resolved through this pathway compared to the formal pathway under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). This study employs an empirical juridical method through observations, interviews, and literature reviews. The results indicate that case resolution in Bibis Village begins with deliberations at the RT level; if no agreement is reached, it proceeds to the Rumah Rembug at the village hall, facilitated by village officials, resulting in an apology or restitution. Although it reflects familial values, legal certainty for victims remains limited due to the lack of administrative recording—as evidenced by official minutes archives last recorded in 2018— such that the protection of victims' rights is not yet fully guaranteed compared to the formal KUHAP pathway.