TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN FOTO PORNO DI MEDIA SOSIAL

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 80/PID.SUS/2021/PN SDA )

Seiring perkembangan zaman muncul modus-modus baru dalam tindak pidana pelecehan seksual salah satunya adalah pembuatan dan penyebaran produk pornografi melalui media sosial tanpa sepengetahuan korban. Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi. Peraturan tentang penyebaran tindak pornografi terdapat pada Pasal 4 Ayat (1). Salah satu contoh pembuatan dan penyebaran produk pornografi terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 80/Pid.Sus/2021/PN SDA. Dalam Pertimbangan hakim disebutkan bahwa terdakwa telah melanggar perbuatan sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbedaan frasa memproduksi dengan membuat pada Pasal 4 ayat (1) UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dengan perbuatan terdakwa. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis bahan hukum berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan selanjutnya Teknik analisis menggunakan metode analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa pada Pasal 4 ayat (1) frasa memproduksi dan membuat memiliki perbedaan makna dimana frasa memproduksi menunjukkan kegiatan yang menghasilkan produk pornografi dan dikomersilkan, sementara membuat memiliki makna mengambil produk pornografi tanpa sepengetahuan yang hasilnya tidak dikomersilkan, berdasarkan putusan 80/Pid.Sus/2021/PN SDA kegiatan terdakwa telah memenuhi frasa membuat. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, seharusnya hakim memilih Pasal 4 ayat (1) UU pornografi karena selain memenuhi unsur perbuatan terdakwa yaitu membuat, jika dakwaan ditinjau dengan concursus idealis.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pornografi, Penyebaran Pornografi,  UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Along with the times, new modes of sexual harassment have emerged, one of which is the manufacture and distribution of pornographic products through social media without the victim's knowledge. The Pornography Law Number 44 of 2008 was made to provide legal certainty and protection for citizens from pornography. Regulations regarding the spread of pornography are contained in Article 4 Paragraph (1). One example of the manufacture and distribution of pornographic products is contained in the Decision of the Sidoarjo District Court No. 80/Pid.Sus/2021/PN SDA. In the judge's consideration, it was stated that the defendant had violated the acts as regulated in Article 27 paragraph 1 in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This study aims to determine the difference in the phrase producing by making it in Article 4 paragraph (1) of Law No.44 of 2008 concerning Pornography and to determine the suitability of the judge's considerations with the actions of the defendant. This study uses a type of normative juridical research, as well as a statutory and conceptual approach. This type of legal material contains primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses a literature study and then the analytical technique uses the prescriptive analysis method. making has the meaning of taking pornographic products without knowledge which results are not commercialized, based on the decision 80/Pid.Sus/2021/PN SDA the defendant's activities have fulfilled the phrase making. The judge's consideration is not in accordance with the defendant's actions, the judge should have chosen Article 4 paragraph (1) of the pornography law because in addition to fulfilling the elements of the defendant's actions, namely making, if the indictment is reviewed with an idealistic concursus.

Keywords: Crime of Pornography, Spread of Pornography, Law No. 44 of 2008 concerning Pornography