PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK di Dispendukcapil Kota Surabaya (Studi Kasus Pelayanan Program Pecah Kartu Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES in Surabaya City Dispendukcapil (Case Study of Low-Income Community Family Card Breaking Program Services)

Pelaksanaan pelayanan program pecah Kartu Keluarga (KK) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat membantu masyarakat dalam segi administratif dan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Prosedur yang sederhana membuat masyarakat tidak rumit dalam menjalankan program ini. Pelaksanaan pelayanan program pecah Kartu Keluarga (KK) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan program pecah Kartu Keluarga (KK) dimana masyarakat belum paham dan mengerti program pecah Kartu Keluarga (KK) yang dilaksanakan di kecamatan se-Surabaya. Masih banyak warga yang bertanya-tanya program pecah Kartu Keluarga (KK) tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan pelayanan program pecah Kartu Keluarga (KK) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membahas tentang pelayanan program pecah Kartu Keluarga (KK) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik pada komponen standart pelayanan publik.

Hasil penelitian pelaksanaan pelayanan program pecah Kartu Keluarga (KK) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu: Jenis pelayanan, pelayanan pecah Kartu Keluarga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengacu pada layanan kependudukan mengenai perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI. Dasar hukum, Pelaksanaan pelayanan program pecah Kartu Keluarga (KK) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik pada komponen standart pelayanan publik dan Peraturan Wali kota Surabaya No. 58 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Persyaratan pelayanan, masyarakat yang tidak memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM) atau tidak terdaftar sebagai peserta BPJS akan masuk dalam daftar persyaratan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Prosedur pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya akan menghampiri dan menjemput ke kecamatan untuk program pecah Kartu Keluarga (KK). Waktu penyelesaian, masyarakat hanya menunggu paling lama 2  hari untuk mendapatkan Kartu Keluarga yang baru. Biaya pelayanan, tidak ada tarif atau biaya dalam pelaksanaan program pecah Kartu Keluarga (KK). Produk pelayanan, produk yang di terima adalah Kartu Keluarga (KK). Sarana dan prasarana sudah baik dan memadahi dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Adapun saran yang diberikan Dispendukcapil Kota Surabaya seharusnya memberikan sosialisasi dan informasi terkait program pecah Kartu Keluarga (KK) agar masyarakat paham dan mengerti tujuan pecah Kartu Keluarga (KK).

Kata Kunci : Program pecah KK, Standart Pelayanan, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

The implementation of the Family Card (KK) program for the low-income community (MBR) program can help the community in terms of administration and social assistance from the government. Simple procedures make the community not complicated in carrying out this program. Service delivery program for Family Cards (KK) for Low-Income Communities (MBR). There are obstacles in the implementation of the Family Card (KK) program breaking program where the community does not yet understand and understands the Family Card (KK) program breaking program which is carried out in districts throughout Surabaya. Many people still wonder about the Family Card (KK) program. This research uses descriptive research with qualitative methods. Data collection techniques were collected using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used through four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The implementation of the Family Card (KK) break program program for Low-Income Communities (MBR) discusses the Family Card break-out program service (KK) for Low-Income Communities in the Minister of Administrative Reform No. 20 of 2006 concerning Guidelines for the Preparation of Standards for Public Services in the standard component of public services.

The results of research on the implementation of the Family Card (KK) broken program for Low-Income Communities (MBR), namely: Types of services, broken-out services Family Cards for Low-Income Communities (MBR) refer to the population service regarding changes in KK due to the reduction of family members in KK for Indonesian citizens . Legal basis, The implementation of the Family Card (KK) program for breaking out low-income communities (MBR) refers to the Minister of Administrative Reform No. 20 of 2006 concerning Guidelines for the Preparation of Public Service Standards on public service standard components and Surabaya Mayor Regulation No. 58 of 2019 concerning Procedures for Collection, Management, Utilization, and Reporting of Low-Income Community Data. Service requirements, people who do not have a Poor Certificate (SKM) or are not registered as BPJS participants will be included in the list of requirements for Low Income Communities (MBR). Service procedures, the Surabaya City Population and Civil Registry Office will approach and pick up to the sub-district for the Family Card (KK) rupture program. When settlement, the community only waits for a maximum of 2 days to get a new family card. Service fees, there are no fees or fees for implementing the Family Card (KK) program. Service product, the product received is a Family Card (KK). Facilities and infrastructure are good and adequate and in accordance with Presidential Regulation Number 76 of 2013 concerning the management of public service complaints. The advice given by the Surabaya City Dispendukcapil should provide socialization and information related to the Family Card (KK) breaking program so that people understand and understand the purpose of breaking the Family Card (KK). 

Keywords : Family card program, Service Standart, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)