TINJAUAN YURIDIS PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI KELURAHAN ROMOKALISARI KECAMATAN BENOWO SURABAYA

JURIDICAL REVIEW OF MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NO. 9 OF 2016 ON THE ACCELERATION OF BIRTH CERTIFICATE OWNERSHIP COVERAGE IN ROMOKALISARI SUB-DISTRICT, BENOWO DISTRICT, SURABAYA CITY

Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dasar anak sebagai bukti identitas hukum dan pengakuan status kewarganegaraan. Namun, di Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya, terjadi penurunan drastis jumlah pengajuan akta kelahiran dari 912 pada tahun 2021 menjadi hanya 41 pada tahun 2024, meskipun jumlah penduduk meningkat. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan serta kendala penerapan Permendagri No. 9 Tahun 2016 terkait percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah resmi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui observasi dan wawancara dengan pihak Disdukcapil, perangkat Kelurahan Romokalisari, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi telah dimaksimalkan melalui digitalisasi pelayanan (KNG), kerja sama dengan fasilitas kesehatan, dan penerapan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Namun, kendala yang masih dihadapi mencakup minimnya literasi hukum dan digital masyarakat, ketidaktahuan aparatur kelurahan tentang prosedur SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), serta budaya hukum  masyarakat yang masih pasif. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif dalam bentuk edukasi masyarakat, pelatihan petugas layanan,  dan penguatan sosialisasi regulasi agar cakupan kepemilikan akta kelahiran dapat meningkat secara merata.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Permendagri No. 9 Tahun 2016, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), Disdukcapil, Romokalisari. 

Birth certificate ownership is a fundamental right of every child, serving as legal proof of identity and recognition of citizenship status. However, in Romokalisari Subdistrict, Benowo District, Surabaya, there has been a drastic decline in birth certificate applications—from  912 in 2021 to only 41 in 2024—despite a growing population. This indicates obstacles in the implementation of regulations. This studyaims to analyze the implementation and challenges in applying Minister of Home Affairs Regulation No. 9 of 2016 concerning the acceleration of increasing birth certificate ownership coverage, particularly for children whose parents do not have official marriage certificates. The research uses an empirical legal method with a sociological approach, employing observations and interviews with the Civil Registry Office (Disdukcapil), Romokalisari Village officials, and the local community. The findings show that regulation implementation has been optimized through digital services (KNG), collaboration with healthcare facilities, and the use of SPTJM (Statement Letter of Absolute Responsibility). However, several challenges remain, including low public legal and digital literacy, lack of knowledge among village officials regarding SPTJM procedures, and a generally passive legal culture in the community. Therefore, intensive efforts are needed in the form of public education, service officer training, and strengthened regulatory outreach to ensure a more equitable increase in birth certificate ownership coverage.

Keywords: Birth Certificate, Ministerial Regulation No. 9 of 2016, SPTJM, Civil Registry Office, Romokalisari.