Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional The Internasional Convention For The

Protection Of All Persons From Enforced Disappearance Dalam Penegakan Hak Asasi

Manusia Di Indonesia

Kode Dokumen : 0053/FH-HUK/2024

Penulis Utama : Monalisa Indah Ronauli

NIM Penulis Utama: 20040704048

Tahun : 2024

Judul ID :

Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional The Internasional Convention For The

Protection Of All Persons From Enforced Disappearance Dalam Penegakan Hak Asasi

Manusia Di Indonesia

Judul EN :

Urgency of Ratification of The Internasional Convention For The Protection

Of All Persons From Enforced Disappearance In Enforcing Human Rights In

Indonesia

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 20040704048 - 2024

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

Mekanisme penghilangan paksa diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

namun dalam undang-undang tersebut definisi penghilangan paksa masih belum

jelas tidak terdapat subjek aktif dan tidak terdapat unsur merendahkan martabat

kemanusiaan dalam kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis urgensi ratifikasi konvensi internasional The Internasional Convention

For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) dalam

penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum

terhadap korban dan kleuarga korban penghilangan paksa. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan

peraturan perundang-undangan dan konsep ilmu hukum dalam dasar analisis.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, meratifikasi konvensi The Internasional

Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED)

dilakukan sebagai upaya pemutus rantai praktik penghilangan paksa, anti

impunitas, dan sebagai upaya pemberian jaminan pemulihan bagi korban

penghilangan paksa. Perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk

penguatan regulasi dan sebagai upaya keberpihakan terhadap korban dalam

bentuk pemulihan hak-hak korban perlindungan hak-hak yang dirampas

mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Abstrak EN :

The mechanism of enforced disappearance is regulated in Law No. 39 Year

1999 on Human Rights and Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court, but

in the law the definition of enforced disappearance is still unclear, there is no

active subject and there is no element of degrading human dignity in crimes

against humanity. This study was conducted to analyze the urgency of

ratification of the International Convention For The Protection Of All Persons

From Enforced Disappearance (ICPPED) in upholding human rights in

Indonesia and to examine the legal protection of victims and families of victims

of enforced disappearance. This research uses normative juridical research

method by using laws and regulations and legal science concepts as the basis

of analysis. As for the research results obtained, ratifying the International

Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance

(ICPPED) is done as an effort to break the chain of enforced disappearance

practices, anti-impunity, and as an effort to provide guarantees of recovery for

victims of enforced disappearance. Legal protection is provided as a form of

strengthening regulations and as an effort to favor victims in the form of

restoring the rights of victims of deprived rights protection includes

restitution, compensation, and rehabilitation.

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran