Tindakan pemasungan merupakan suatu perbuatan perampasan kemerdekaan dan hak asasi manusia seseorang. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang pelarangan terhadap perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas dasar hal tersebut penulis menilai pentingnya menganalisa tindakan pemasungan dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan apakah pemasungan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 333 ayat (1) KUHP, mengetahui penyebab terjadinya pemasungan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo serta mengetahui upaya penanganan terhadap tindakan pemasungan di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Badan Reserse Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Krebet dan pelaku pemasungan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripstif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menyimpulkan data primer dan sekunder yang telah terkumpul. Hasil identifikasi terhadap tindakan pemasungan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar  Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemasungan di Desa Krebet adalah masyarakat Desa Krebet sendiri, di mana mereka tidak tahu bahwa perbuatan pemasungan adalah tindakan yang tidak tepat untuk menangani orang dengan gangguan jiwa, serta faktor ekonomi masyarakat Desa Krebet yang lemah sehingga kedua hal tersebut menyebabkan warga Desa Krebet mendukung dan terus melakukan tindakan pemasungan untuk menagani orang dengan gangguan jiwa. Penanganan terhadap pemasungan di Desa Krebet pernah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo berupa sosialisasi penanganan yang baik dan benar terhadap orang dengan gangguan jiwa. Badan Reserse Kriminal POLRES Ponorogo yang juga memiliki tanggung jawab menangani kasus pemasungan belum melakukan tindakan apapun, mereka mengedepankan asas ultimum remedium terkait penyelesaian pemasungan, mereka menungu hasil dari penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

         Kata Kunci: Pemasungan, Gangguan Jiwa, Penegakan Hukum.

The act of “stocks” is an act of deprivation of freedom and human rights of someone. The law in Indonesia has regulated the prohibition of deprivation of freedom of a person as stipulated in article 333 paragraph (1) of the Criminal Law. The purpose of this study was to identify whether the inclusion was a violation of Article 333 paragraph (1) of the Criminal Law, to find out the cause of the act of “stocks” in Krebet Village, Jambon District, Ponorogo Regency and to find out the efforts to deal with the act of “stocks” in Krebet Village, Jambon District, Ponorogo Regency. This research is a sociological juridical study located in Krebet Village, Jambon District, Ponorogo Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were Criminal Investgation Agency of Ponorogo Regency Police Department, Krebet Village Chief and the perpetrators of the act of “stocks”. The data analysis technique in this study uses descriptive qualitative method, which is analyzing data by describing and deducing primary and secondary data that has been collected. The purpose of this study was to identify whether the inclusion was a violation of Article 333 paragraph (1) of the Criminal Law, to find out the cause of the act of “stocks” in Krebet Village, Jambon District, Ponorogo Regency and to find out the efforts made by Criminal Investigation Agency Police Department of Ponorogo Regency regarding the application of Article 333 paragraph (1) of the Criminal Law. The results of the identification of the act of “stocks” indicate that the act violated Article 333 paragraph (1) of the Criminal Law. The study revealed that the factors that led to the of the act of “stocks” of the Krebet Village were the Krebet Village community themselves, where they did not know that the act of “stocks” was inappropriate for dealing with people with mental disorders, and the economic factors of the Krebet Village community. causing the residents of Krebet Village to support and continue to take measures to treat people with mental disorders. The results of the study revealed that the handling of the act of ”stocks” in Krebet Village had been carried out by the Social Service and Health Office of Ponorogo District in the form of good and correct socialization of treatment for people with mental disorders. The Criminal Investigation Agency Police Department of Ponorogo Regency, which also has the responsibility to handle the cases of act of “stocks” has not taken any action, they put forward the ultimum remedium principle regarding the completion of the settlement, they are waiting for the results of the handling carried out by the Social Service and Health Office of Ponorogo District.

Keywords: The act of “stocks”, Mental Disorders, Law Enforcement.