COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYEDIAAN AMBULANS LAYANAN ANTAR JEMPUT PASIEN GRATIS DI KOTA SURABAYA 

(STUDI KASUS PROGRAM SATU KELURAHAN SATU AMBULANS)

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE PROVISION OF FREE PATIENT TRANSPORTATION AMBULANCE SERVICES IN THE CITY OF SURABAYA

(CASE STUDY OF THE ONE NEIGHBORHOOD, ONE AMBULANCE PROGRAM)

Collaborative governance merupakan kolaborasi yang melibatkan lebih dari satu stakeholder dalam menjalankan suatu program atau kebijakan dengan adanya komitmen saling membantu dan bekerjasama. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng banyak penyedia ambulans swadaya untuk membantu mengatasi permasalahan Keterbatasan ambulans yang diperuntukkan pada program Satu Kelurahan Satu Ambulans. program ini diharapkan mampu menjawab permasalahan peningkatan angka pasien darurat di Kota Surabaya. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) . Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian terpusat pada proses Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephens pada tahun 2012. Adanya Collaborative Governance dikarenakan adanya peningkatan angka pasien darurat dan peningkatan permintaan layanan ambulans antar jemput pasien. Masing-masing pihak mempunyai tugas yaitu Pemkot Surabaya berperan sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan program. sedangkan penyedia ambulans swadaya berperan membantu Pemkot Surabaya apabila terdapat wilayah yang tidak dapat dijangkau Pemerintah Kota Surabaya. Kerjasama Pemkot Surabaya dan penyedia ambulans swadaya ini tidak terdapat surat perjanjian atau MoU. Collaborative Governance ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi. Asssement (penilaian) menyimpulkan bahwa peningkatan permintaan layanan ambulans antar jemput pasien di tengah Keterbatasan ambulans yang dimiliki perlu menggandeng banyak pihak ; Initiation (inisiasi), berjalan baik dengan respon yang diberikan oleh penyedia ambulans swadaya dalam menanggapi inisiasi yang digagas pemkot Surabaya; Deliberation (musyawarah) berjalan dengan lancar dengan membahas mengenai aturan dasar kolaborasi yang dilakukan Pemkot Surabaya; Implementation (penerapan) stakeholders saling berkomitmen dengan hasil kesepakatan dan terselenggara perjanjian kerjasama oleh para stakeholders

Collaborative governance is a collaboration involving more than one stakeholder in implementing a program or policy with a commitment to mutual assistance and cooperation. The Surabaya City Government has collaborated with many independent ambulance providers to help overcome the problem of limited ambulances allocated for the one-district-one- ambulance program. This program is expected to be able to answer the problem of increasing emergency patients in the city of Surabaya. This study adopts a qualitative method with a case study research type. Data collection techniques involve interviews, observations, and documentation. The focus of the research is centered on the Collaborative Governance process proposed by Ricardo S. Morse and John B. Stephens in 2012. The existence of Collaborative Governance is due to the increase in the number of emergency patients and the increase in demand for ambulance services to pick up and drop off patients. Each party has a task, namely the Surabaya City Government plays a key role in implementing the program. while the independent ambulance provider plays a role in assisting the Surabaya City Government if there are areas that cannot be reached by the Surabaya city government. There is no agreement or MoU between the Surabaya City Government and the independent ambulance provider. Collaborative Governance provides significant changes to the problems that occur. The assessment concluded that the increase in demand for ambulance services to pick up and drop off patients amidst the limited number of ambulances owned requires the involvement of many parties; Initiation, went well with the response given by independent ambulance providers in responding to the initiative initiated by the Surabaya city government; Deliberation (deliberation) went smoothly by discussing the basic rules of collaboration carried out by the Surabaya City Government; Implementation (application) stakeholders are mutually committed to the results of the agreement and the implementation of a cooperation agreement by stakeholders.