IMPLEMENTASI K3 PADA PEKERJA MEBEL BAGIAN POLISHING SEBAGAI UPAYA HAK ATAS KESEHATAN PEKERJA DI KELURAHAN TINAP

IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) FOR FURNITURE WORKERS IN THE POLISHING SECTION AS AN EFFORT TO FULFILL WORKERS’ RIGHT TO HEALTH IN TINAP URBAN VILLAGE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerja mebel bagian polishing sebagai upaya pemenuhan hak atas kesehatan pekerja di Kelurahan Tinap serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi K3. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pekerja bagian polishing dan mandor pada usaha mebel MJT di Kelurahan Tinap, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi K3 pada pekerja bagian polishing mebel belum berjalan secara optimal. Usaha mebel MJT telah menyediakan fasilitas keselamatan berupa kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Namun, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) belum memadai, belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 secara tertulis, dan belum pernah dilaksanakan pelatihan K3 bagi pekerja. Faktor penghambat yang paling menonjol adalah keterbatasan sarana atau fasilitas serta rendahnya kesadaran pekerja terhadap penerapan K3. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyediaan APD, penyusunan SOP, pelatihan K3, serta penguatan pembinaan dan pengawasan untuk mendukung pemenuhan hak atas kesehatan pekerja.

This study aims to analyze the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) measures for furniture polishing workers in Tinap Village—as a means of upholding their right to health—and to identify the factors hindering such implementation. The study employs an empirical legal research method, utilizing both sociological and statutory approaches. Primary data were gathered through interviews and observations involving polishing workers and the foreman at the MJT furniture business in Tinap Village, while secondary data were obtained through a literature review of relevant laws, regulations, books, journals, and legal sources. 

The findings indicate that OHS implementation for furniture polishing workers has not been optimal. Although the MJT furniture business has provided safety facilities such as first aid kits and portable fire extinguishers, the use of Personal Protective Equipment (PPE) remains inadequate; furthermore, there are no written OHS Standard Operating Procedures (SOPs), and no OHS training has been conducted for the workers. The most significant obstacles are the lack of necessary facilities and the workers’ low level of awareness regarding OHS practices. Consequently, improvements are needed in the provision of PPE, the development of SOPs, and the delivery of OHS training, alongside strengthened training and supervision, to ensure the workers’ right to health is upheld.