TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MEMILIKI PADA PASAL 112 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 168/PID.SUS/2020/PN.Pdg)

JURIDICAL REVIEW ON THE APPLICATION OF THE ELEMENTS OF HAVE IN ARTICLE 112 SECTION (2) OF LAW NUMBER 35 YEAR 2009 REGARDING NARCOTICS (DECISION STUDY NUMBER 168/PID.SUS/2020/PN.PDG)

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus  mempertimbangkan faktor Yuridis dan Non Yuridis yang terungkap di persidangan. Hakim dalam membuat rumusan putusan juga harus memperhatikan aspek kehati-hatian. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam putusan. Namun, seringkali dalam praktiknya masih ditemukan putusan Hakim yang kurang tepat, terutama dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Hal ini terjadi pada saat Hakim menafsirkan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika.

Penelitian ini membahas mengenai 2 rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur "memiliki" pada pasal 112 UU Narkotika dalam putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Kedua, apakah unsur "memiliki" dalam pasal 112 UU Narkotika tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan kata “memiliki” dalam Pasal 112 UU Nakotika pada putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan untuk mengetahui secara tepat penerapan unsur “memiliki” dalam Pasal 112 UU Narkotika terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

            Hasil pembahasan menyatakan bahwa : pertama, terdapat penafsiran Hakim yang kurang tepat mengenai unsur “memiliki” pada pasal 112 UU Narkotika dalam putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, karena penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan niat, tujuan dan maksud dari terdakwa dalam memiliki Narkotika.  Kedua, menunjukan bahwa unsur “memiliki” pada Pasal 112 UU Narkotika kurang tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa, karena perbuatan terdakwa telah mencocoki salah satu unsur yang ada dalam pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, yaitu unsur menjual.

The judge's decision is the culmination of the settlement of the case tried by the judge. The judge in making a decision against the defendant must consider the Juridical and Non-Juridical factors that were revealed at the trial. Judges in formulating decisions must also pay attention to aspects of prudence. This is done in order to create legal certainty in the decision. However, in practice, judges' decisions are often found that are not quite right, especially in criminal acts of narcotics abuse. This happened when the judge interpreted Article 112 and Article 114 of the Narcotics Law.

This study discusses 2 problem formulations, namely: first, how the judge's considerations in interpreting the "owning" element in Article 112 of the Narcotics Law in the decision Number 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Second, is the element of "owning" in Article 112 of the Narcotics Law appropriate to be applied to the defendant in decision Number 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. The purpose of writing this scientific article is to describe and analyze the position of the word "owning" in Article 112 of the Narcotics Law in Decision Number 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and to find out the precise application of the element of "owning" in Article 112 of the Narcotics Law against the defendant in Decision Number 168 /Pid.Sus/2020/PN. This research is a normative research.

            The results of the discussion stated that: first, there was an inaccurate interpretation of the judge regarding the element of "owning" in article 112 of the Narcotics Law in the decision Number 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, because the interpretation made by the Panel of Judges did not consider the intentions, objectives and the intent of the defendant in possessing Narcotics. Second, it shows that the element of "owning" in Article 112 of the Narcotics Law is not appropriate to be applied to the defendant, because the defendant's actions have matched one of the elements contained in Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law, namely the element of selling.