TINJAUAN HUKUM INKONSISTENSI FIKTIF POSITIF PADA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LEGAL REVIEW OF POSITIVE FICTIONAL INCONSISTENCIES IN GOVERNMENT REGULATIONS CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING

Penelitian ini mengkaji proses perizinan berbasis risiko (Online Single Submission Risk Based Approach/OSS-RBA) yang mengadaptasi asas fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) sebagai dasar penyelenggaraan KTUN. Perizinan termasuk dalam KTUN, sehingga PP 5/2021 yang mendasari sistem OSS mengadopsi asas ini. Penelitian ini juga menanggapi masalah dalam permohonan perizinan melalui OSS akibat inkonsistensi pelaksanaan dengan peraturan terkait fiktif positif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute, historical, case, dan conceptual approach. Sumber hukum primer adalah perundang-undangan, sementara bahan sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan disertasi. Kebijakan administratif Indonesia kini menggunakan teknologi, termasuk OSS-RBA yang diatur dalam PP 5/2021, menggantikan PP 24/2018. Namun, meski konsep fiktif positif diterapkan dalam PP 24/2018 dan UUAP, implementasinya dalam PP 5/2021 belum konsisten. Beberapa pemohon mengalami keterlambatan dalam perizinan, menunjukkan sistem OSS belum sepenuhnya otomatis sesuai prinsip fiktif positif. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemohon, menghambat investasi. Evaluasi dan perbaikan implementasi OSS-RBA penting untuk memastikan prinsip AUPB diterapkan efektif, menciptakan birokrasi lebih baik, transparan, dan efisien serta meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perbaikan ini mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia global. Inkonsistensi antara praktik perizinan dan peraturan seperti PP 5/2021, serta belum terbitnya Perpres tentang bentuk KTUN yang dianggap dikabulkan secara hukum, menyebabkan ketidakpastian hukum. Implementasi UUCK dalam OSS-RBA menciptakan masalah fiktif positif. Solusi melalui konstruksi hukum seperti Argumentum Per Analogium dan Penyempitan Hukum. Penghapusan kewenangan PTUN berdampak pada pemohon, sehingga pembentukan Perpres terkait Pasal 53 UUAP yang diubah oleh UUCK sangat diperlukan untuk mengatasi inkonsistensi.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), Sistem OSS, Fiktif Positif, Keputusan Tata Usaha Negara

This study examines the risk-based licensing process (Online Single Submission Risk Based Approach/OSS-RBA), adapting the positive fictitious principle in the Government Administration Law (UUAP) for KTUN implementation. Licensing is part of KTUN, so PP 5/2021, which underlies the OSS system, adopts this principle. The study addresses problems in licensing applications through OSS due to inconsistencies with regulations related to positive fictitiousness. The method used is normative juridical with a statute, historical, case, and conceptual approach. Primary legal sources are legislation, while secondary materials include books, journals, articles, and dissertations. Indonesia's administrative policies now use technology, including OSS-RBA regulated in PP 5/2021, replacing PP 24/2018. However, although the positive fictitious concept is applied in PP 24/2018 and UUAP, its implementation in PP 5/2021 has been inconsistent. Some applicants experienced delays in licensing, indicating that the OSS system has not been fully automated according to the positive fictitious principle. These inconsistencies create legal uncertainty, hindering investment. Evaluating and improving OSS-RBA implementation is important to ensure the AUPB principle is effectively applied, creating a better, transparent, and efficient bureaucracy, and increasing legal certainty for businesses. This improvement supports sustainable economic growth and increases Indonesia's global competitiveness. Inconsistencies between licensing practices and regulations such as PP 5/2021, and the non-issuance of a Presidential Regulation on KTUN, cause legal uncertainty. The UUCK in OSS-RBA creates positive fictitious problems. Solutions through legal constructions like Argumentum Per Analogium and Narrowing of Laws are needed. Abolishing PTUN authority impacts applicants, making a Presidential Regulation related to Article 53 of the UUAP necessary to overcome inconsistencies.

Keywords: Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA), OSS System, Positive Fictitious, State Administrative Decision