Prosedur Pelaksanaan Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Data Pribadi Di Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan

Implementation Procedures of Digital Literacy as an Effort to Prevent Personal Data Theft in Pojoksari Village, Sukomoro Subdistrict, Magetan Regency

Perkembangan digitalisasi telah meningkatkan risiko pencurian data pribadi, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan literasi digital sebagai upaya pencegahan pencurian data pribadi di Indonesia, serta menganalisis prosedur pelaksanaannya di Desa Pojoksari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Pojoksari serta observasi partisipatif pada sesi tanya jawab kegiatan sosialisasi literasi digital, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum literasi digital di Indonesia telah memadai secara normatif, bersumber dari UUD 1945, UU Pelindungan Data Pribadi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Desa. Namun, pelaksanaannya di Desa Pojoksari masih menghadapi tantangan, antara lain minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam penanganan kasus pencurian data pribadi serta kesenjangan antara kelompok usia rentan dan peserta yang berpartisipasi dalam sosialisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan serta strategi literasi digital yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa.

The advancement of digitalization has increased the risk of personal data theft, including in rural areas such as Pojoksari Village, Sukomoro Sub-district. This study aims to identify the legal basis for implementing digital literacy as a preventive measure against personal data theft in Indonesia, as well as to analyze its implementation procedure in Pojoksari Village. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach and a sociological approach to law. Primary data were obtained through interviews with the Head of Pojoksari Village and participatory observation during the question-and-answer session of the digital literacy socialization activity, while secondary data were derived from relevant laws and regulations as well as related literature. The results show that the legal basis for digital literacy in Indonesia is normatively adequate, deriving from the 1945 Constitution, the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Village Law. However, its implementation in Pojoksari Village still faces challenges, including the limited involvement of the village government in handling personal data theft cases and the gap between the vulnerable age group and the participants who actually attended the socialization. This study recommends strengthening coordination among stakeholders and adopting a more adaptive digital literacy strategy tailored to the needs of rural communities.