Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)

Analysis of Islamic Law on The Practice of Saving and Borrowing PNPM Mandiri Rural Women Group (Case Study in Leran Village, Sluke Subdistrict, Rembang Regency, Central Java)

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan aktivitas memberikan modal dari pemerintah melalui UPK kepada kelompok perempuan yang memiliki aktivitas simpan pinjam. Kegiatan SPP ini menjadi program yang banyak diminati oleh masyarakat Desa Leran. Sudah banyak warga desa yang menjadi peserta dalam kegiatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek utang-piutang dan pengembalian uang dalam aktivitas SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Leran serta menganalisis hukum Islam terhadap pelaksanaan SPP. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktik pinjaman pada SPP PNPM Mandiri termasuk utang piutang dengan sistem kredit, di mana hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dengan syarat di dalamnya tidak ada bunga. Dalam pelaksanaannya, kegiatan SPP terdapat biaya tambahan jasa administrasi sebesar 1,5% setiap bulan yang dibebankan kepada anggota. Biaya tambahan tersebut bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan digunakan untuk keperluan administrasi lembaga serta digilirkan kembali kepada masyarakat. Namun, berdasarkan penjelasan dan analisis yang dilakukan, tambahan pengembalian dana dapat dikategorikan sebagai bunga. Terdapat perbedaan pendapat terkait hukum bunga. Ada pendapat yang mengharamkan bunga dalam bentuk apapun, ada pula yang menganggap bunga bukan termasuk riba. Meskipun begitu, pada praktiknya adanya program SPP dapat membantu rumah tangga dalam hal pemodalan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) is an activity to provide capital from the government through UPK to women groups that have savings and loan activities. This SPP activity becomes a program that is much in demand by the people of Leran Village. There are already many villagers who are participants in this activity. This research aims to find out the practice of debts and refunds in the activities of SPP PNPM Mandiri Rural in Leran Village and analyze Islamic law against the implementation of SPP. The data collection methods used are interviews and documentation. The results of this study concluded that the practice of lending to SPP PNPM Mandiri includes receivable debt with the credit system, where it is allowed in Islam with the condition that there is no interest. In its implementation, SPP activities there is an additional cost of administrative services of 1.5% each month charged to members. The additional costs are not for personal gain, but are used for administrative purposes of the institution and rotated back to the community. However, based on the explanation and analysis done, additional refunds can be categorized as interest. There are differences of opinion regarding the law of interest. There are opinions that prohibit flowers in any form, some consider flowers not include riba. Even so, in practice the existence of the SPP program can help households in terms of financing so as to improve the economy of the community.